ULMWP Siapkan Panitia Guna Menyambut Dewan HAM PBB Di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melakukan aksi guna menyambut kedatangan Dewan HAM PBB di Papua.

Menteri Urusan Politik ULMWP Bazoka Logo mengatakan, pihaknya menggerakan massa guna menyambut kedatangan Dewan HAM PBB tersebut.

Baca juga: Kontak Tembak TNI-KKB Masih Berlangsung di Gome Papua, 1 Lagi Prajurit Gugur

"Terkait hal itu kami membuat kepanitiaan untuk mempersiapkan rencana aksi penjemputan yang disesuaikan tanggal dan waktu setelah melakukan konsolidasi di negara atau wilayah adat di Papua dengan menentukan setiap koordinator yang sudah disiapkan," kata Bazoka logo kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, di Perumnas III, Waena, Kamis, (27/1/2022).

Dia mengatakan, pihaknya hanya membuat kerangka format untuk kepanitiaan.

"Siapapun yang hadir sebagai undangan kami siap mobilisasi," kata Bazoka.

Menurutnya, dalam rangka menyambut komisaris dewan HAM PBB, ULMWP siap penuhi penjara Republik Indonesia demi mendengarkan dan mendapatkan pengakuan bahwa negara ini adalah pelangar HAM berat di Papua dan dunia.

"Hal ini kami tidak tanggung-tanggung jadi konsolidasi dan mobilisasi Apapun akan kami lakukan. Indonesia mau tangkap mau kenakan pasal ini dan itu kami tidak peduli," ujarnya.

Baca juga: UPDATE Kontak Tembak di Puncak Papua, Kolonel Aqsa: 3 Prajurit TNI Gugur, Satu Kritis

Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan karena yang dikejar adalah benar bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM dan pembatasan ruang hak demokrasi di Papua.

"Orang Papua butuh membenarkan hal itu untuk menunjukkan wajah Indonesia di dunia internasional dan PBB Jadi kami tidak berpikir resiko, kerja Kami mau ingin buktikan bahwa indonesia adalah benar pelaku pelanggaran HAM," katanya.

Sementara itu, Ketua West Papua Consil pemerintahan ULMWP Buchtar Tabuni mengatakan desakan 84 negara yang meminta dewan HAM PBB untuk mengunjungi West Papua dalam rangka investigasi pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan hari ini siap di sambut.

Baca juga: DJ Indah Cleo Jadi Korban Tewas dalam Bentrokan di Sorong, Dinar Candy Beri Ucapan Duka

"Ini harapan orang Papua dan semua pihak yang menjadi korban, baik pendatang TNI Polri West Papua Army dan masyarakat lainnya jadi," kata Buchtar Tabuni.

Ia mengatakan meski belum mendapat konfirmasi lanjut soal waktu dan jumlah dewan HAM PBB yang akan berkunjung ke Papua namun hal ini akan disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua terkait kasus HAM di Papua.

"Kami minta kepada semua pihak yang korban baik tni-polri masyarakat nusantara dan masyarakat Papua untuk dapat mendoakan agar secepatnya dewan HAM PBB dapat tiba di Papua, agar konflik ini dapat selesaikan," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan pelangaran HAM di Papua.

"Mungkin perlu pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. Karena ini menjadi mediator, untuk menyelesaikan konflik. ini kebutuhan semua pihak, tidak hanya untuk pihak tro Merdeka tetapi siapa saja menjadi korban termasuk masyarakat nusantara dan aparat keamanan, karena ini kebutuhan kita bersama," katanya. (*)