Nasional

Negara 'Paksa' Warganya Peserta BPJS Kesehatan Meski Minus Pelayanan, BPJS Kontroversial?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, aturan tersebut mengada-ada. KTP buat apa?

Tribun-Papua.com/Istimewa
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Audia Natasha Putri) 

"Ini bahaya, niat baik dengan cara yang buruk. Masing-masing mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang baik," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Senada dengan Trubus, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, kebijakan ini merupakan bentuk pemaksaan agar masyarakat bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Padahal, Mardani berpendapat, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan sosialisasi yang baik tanpa menyulitkan kebutuhan masyarakat lainnya.

Perbaikan layanan

Merespons ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, kepesertaan wajib BPJS Kesehatan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Inpres Nomor 1 Tahun 2022 merupakan aturan turunan dari kedua UU tersebut, sekaligus turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013.

Menurut Timbul, aturan kepesertaan wajib itu sebenarnya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara.

"Semangat kepesertaan wajib adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bergotong-royong dan memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan JKN supaya jangan sampai ada yang tidak mendapat," kata Timboel kepada Kompas.com, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: BPJS Kesehatan Syarat Wajib untuk Jual Beli Tanah Tuai Kritik, Pengamat: Paksaan dan Mengada-ada

Mulanya, pemerintah mengharapkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Namun demikian, Timboel memahami bahwa banyak yang masih enggan mendaftar sebagai peserta lantaran kurang optimalnya pelayanan.

Masih banyak pasien yang mengeluhkan terjadinya diskriminasi kepada peserta BPJS Kesehatan.

Misalnya, kesulitan mencari ruang perawatan di rumah sakit, atau pasien diminta pulang dalam kondisi belum layak pulang.

Ada pula pasien yang diminta membeli obat sendiri padahal seharusnya sudah masuk ke dalam paket yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Belum lagi, pertengahan 2021 sempat diduga terjadi kebocoran data 279 juta WNI milik BPJS Kesehatan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved