Nasional
Negara 'Paksa' Warganya Peserta BPJS Kesehatan Meski Minus Pelayanan, BPJS Kontroversial?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, aturan tersebut mengada-ada. KTP buat apa?
Editor:
Paul Manahara Tambunan
Oleh karenanya, menurut Timboel, tidak cukup pemerintah mewajibkan kepesertaan JKN tanpa dibarengi dengan pembenahan dan peningkatan pelayanan oleh BPJS Kesehatan.
"Jangan sampai kita dituntut untuk patuh sana-sini, naikin iuran, tapi pelayanannya juga enggak berjalan," katanya, dikutip dari Kompas TV, Senin (21/2/2022). (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Negara "Paksa" Warganya Jadi Peserta BPJS Kesehatan di Tengah Minus Pelayanan..."