Sebut Usul Cak Imin untuk Tunda Pemilu 2024 Bikin Gaduh, Demokrat: Mengaduk-aduk Konstitusi
Partai Demokrat menanggapi usulan Ketua Umum PKB Cak Imin agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama 1-2 tahun.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Partai Demokrat menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama 1-2 tahun.
Tanggaan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Herzaky meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan partai pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi ketimbang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?" kata Herzaky dalam siaran pers, Rabu (23/3/2022).
Baca juga: Pertimbangkan Usung 3 Nama untuk Pilpres 2024, Partai Nasdem: Kita Cari Orang untuk Bisa Menang
Herzaky mengingatkan, konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.
Selain itu, pemerintah, KPU, dan DPR pun telah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.
Ia mengaku heran mengapa isu itu selalu dimunculkan oleh kubu pemerintah setelah sebelumnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyebut kalangan pengusaha mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan yang sama, yakni pemulihan ekonomi.
Ia menyebutkan, isu penundaan pemilu hanya akan menimbulkan kegaduhan yang membuat energi habis untuk perdebatan tidak perlu, bukan untuk pemulihan ekonomi.
"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya, atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?" ujar Herzaky.
Baca juga: Sebut Wacana Duet Anies-Ridwan Kamil di Pilpres 2024 Potensial, PKS Ungkap Kelemahannya
Menurut dia, jika ada anggota kabinet yang tidak mampu memulihkan ekonomi maka sebaiknya mengundurkan diri, bukan malah meminta perpanjangan masa jabatan.
Herzaky yakin, Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan jabatannya pada 2024 dengan warisan ekonomi yang semakin membaik serta tetap menjaga dengan baik demokrasi dan konstitusi.
"Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki, dan meninggalkan demokrasi dan konstitusi yang cacat. Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024," kata dia.
Karena itu, Herzaky berharap Jokowi dapat bersikap tegas menolak usulan penundaan pemilu yang nyatanya sudah berkali-kali berhembus dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Rivalitas Menguat Jelang Pilpres 2024, Drama Puan Vs Ganjar Lebih Untung untuk Siapa?
Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut diusulkannya setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu.
"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Demokrat: Usulan Cak Imin Tunda Pemilu Bikin Gaduh, Bagaimana Ekonomi Bisa Pulih?
