Nasional

Kenapa Pemerintah Tidak Serius Wujudkan Swasembada Kedelai Nasional?

Saat ini harga kedelai impor kembali melonjak menjadi Rp 11.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp 9.000 per kilogram.

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Pengrajin tempe di Kawasan Kampung Sawah, Johar Baru, Jakarta Pusat, mengolah kedelai, Sabtu (2/1/2020). Sejumlah pengrajin tempe dikawasan itu, melakukan aksi mogok produksi imbas dari harga kedelai melonjak tinggi. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Pemerintah dinilai kurang serius dalam mewujudkan swasembada kedelai nasional.

Hal itu terlihat dari terulangnya protes pelaku usaha industri tempe terkait kenaikan harga bahan baku kedelai impor.

Bahkan mereka juga melakukan aksi mogok produksi.

Saat ini harga kedelai impor kembali melonjak menjadi Rp 11.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp 9.000 per kilogram.

“Ini karena Pemerintah tidak serius dalam mewujudkan swasembada kedelai nasional. Padahal swasembada pangan adalah hal mutlak yang harus dicapai oleh sebuah negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Senin (21/2/2022).

Seharusnya, komitmen untuk mewujudkan swasembada kedelai diwujudkan dengan membuat peta besar peningkatan produksi kedelai nasional secara terukur.

Baca juga: Kala Perajin Tempe Dicekik Karena Harga Kedelai Meroket, Bagaimana Respon Pemerintah?

Baca juga: Harga Kedelai di Merauke Tembus Rp 16.000 Per Kilogram

Baca juga: Gakoptindo Bakal Mogok Mulai Hari Ini, Indonesia Krisis Tahu Tempe?

Namun dari data yang ada menunjukan produksi kedelai dalam negeri justru terus menurun.

Di Jawa Timur misalnya, pada tahun 2018 produksi kedelai Jatim mencapai sekitar 240 ribu ton, tahun 2019 turun menjadi sekitar 120 ribu ton. Dan di tahun 2020 produksi kedelai bertambah turun menjadi 57.235 ton, padahal konsumsi kedelai Jatim tahun 2020 mencapai mencapai 447.912 ton.

 “Artinya, program swasembada kedelai yang didengung-dengungkan pemerintah tidak jalan. Produksi kedelai justru semakin turun dan defisit kian tinggi. Harusnya, pemerintah memiliki starategi yang terukur melalui peningkatan produksinya dalam setiap tahun,” ungkap Adik.

Apalagi pemerintah sebenarnya memiliki balai penelitian yang harusnya mampu menemukan varietas kedelai yang bisa ditanam di negara tropis dengan tingkat produktifitas yang tinggi.

 “Pertanyaan saya, dalam situasi yang sampai sekarang belum mencapai swasembada kedelai, apakah balai penelitian tersebut sudah menemukan varietas yang seperti itu melalui rekayasa genetika?,” beber Adik.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini mengatakan, sebenarnya di Jember ada satu perusahaan lokal yang sudah berhasil mengembangkan kedelai dengan kualitas dan produktivitas yang hampir menyerupai kedelai impor.

 “Kedelai ini kan tanaman tropis, sehingga produktivitasnya rendah jika ditanam di Indonesia. Jika di Amerika produktivitas tanaman kedelai bisa mencapai 5 ton per hektar, maka di Indonesia produktivitasnya hanya mencapai 1,3 ton hingga 1,5 ton per hektar," beber Adik.

Dengan rekayasa pembenihan, maka prodiktivitas benih kedelai yang dihasilkan oleh perudahaan lokal di Jember ini bisa mencapai 3 ton hingga 3,2 ton per hektar.

Baca juga: Kedelai Impor RI Mahal, Kok Mendag Salahkan Babi?

Namun dukungan dari pemerintah untuk menyebarluaskannya masih belum terlihat.

Menurut Adik harusnya dari varietas yang ditemukan tersebut, ada upaya kerjasama dan dukungan dengan membuat demplot varietas kedelai tersebut di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Dari sini, pemerintah juga harus memberikan pendampingan yang serius agar petani mau dan paham bagaimana menanam kedelai dengan baik. "Karena jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka saya yakin kita akan sepenuhnya tergantungan pada kedelai impor,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved