Guru Besar UI Sayangkan Pernyataan Kemenlu soal Ukraina: Bisa Cederai Prinsip Bebas Aktif Indonesia

Pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) pada Jumat lalu terkait krisis di Ukraina dinilai bisa mencoreng prinsip politik luar negeri Indo

Dok. pribadi via Tribunnews.com
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana 

TRIBUN-PAPUA.COM - Pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) pada Jumat lalu terkait krisis di Ukraina dinilai bisa mencoreng prinsip politik luar negeri Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Ia menyayangkan pernyataan Kemenlu pada poin 2 yang menggunakan istilah "military attack on Ukraine is unacceptable (serangan militer terhadap Ukraina tidak bisa diterima)".

Baca juga: Dubes Ukraina: Kami Harap Pemerintah Indonesia Lebih Tegas dan Percaya Diri Kecam Agresi Rusia

"Pernyataan Kemlu tersebut akan dipersepsi oleh Rusia bahwa Indonesia berada pada posisi yang sama dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia dan lain negara yang mengutuk tindakan Rusia karena menggunakan istilah 'unacceptable'," kata Hikmahanto dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (27/2/2022).

"Kalimat tersebut berpotensi mencederai kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dimana Indonesia seharusnya tidak mengambil posisi untuk membenarkan atau menyalahkan tindakan Rusia pada situasi di Ukraina," sambung Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.

Hikmahanto mengatakan posisi Indonesia dalam konteks menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif adalah meminta semua pihak untuk menahan diri dalam penggunaan kekerasan (use of force).

Dan bila telah terjadi maka meminta pihak-pihak yang menggunakan kekerasan untuk menghentikannya.

Baca juga: Rusia Serang Ukraina, Kemenlu Ungkap Sejumlah Dampaknya untuk Indonesia

Selain itu, lanjut Hikmahanto, pernyataan Kemenlu tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Twitter terkait krisis di Ukraina.

Saat itu Jokowi menurut dia melakukan langkah yang tepat dengan tidak menyebut nama negara dalam persoalan itu.

Cuitan Presiden Jokowi di Twitter saat itu berbunyi, "Setop Perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia."

Kemudian dalam kesempatan lain Presiden Jokowi juga mencuit di Twitter dengan kalimatn, "Penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan."

"Dua pernyataan diatas sama sekali tidak mengindikasikan Rusia sedang menyerang Ukraina ataupun Ukraina sedang diserang (oleh Rusia)," ujar Hikmahanto

Baca juga: Otoritas Ukraina Sebut Radiasi Chernobyl Meningkat setelah Direbut Rusia, Bakal Jadi Bom Nuklir?

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta semua pihak menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk integritas wilayah dan kedaulatan.

"Oleh karenanya, serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," demikian bunyi pernyataan Kemenlu, pada Jumat (25/2/2022) lalu.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved