Papua Terkini

Ratusan CPNS Kabupaten Puncak Tuntut Kejelasan Prajabatan, Bupati Willem Wandik Diminta Bijak

Massa meminta Bupati Puncak Willem Wandik segera berkoordinasi dengan Kepala BKD Puncak terkait jadwal prajabatan CPNS formasi 2018.

Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
AKSI MASSA - Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Kabupaten Puncak, Papua, turun ke jalan, Kamis (17/3/2022). Mereka menuntut kejelasan prajabatan formasi CPNS tahun 2018 oleh Bupati Puncak yang hingga kini tidak jelas. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asal Kabupaten Puncak, Papua, turun ke jalan.

Mereka menuntut kejelasan prajabatan formasi CPNS tahun 2018 oleh Bupati Puncak yang hingga kini tidak jelas.

Aksi massa berlangsung di depan Gedung Aset Pemda Puncak, Jalan Baru Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (17/3/2022), pukul 10:13 WIT. 

Baca juga: Beoga Pusat Kekerasan KKB Sejak 2021, Ini 11 Kejahatan Kelompok Bersenjata di Puncak Papua

Koordinator aksi massa, Anis A Kora menyampaikan enam poin tuntutan mereka terkait prajabatan CPNS.

Pertama, meminta Bupati Puncak Willem Wandik segera berkoordinasi dengan Kepala BKD Puncak terkait jadwal prajabatan CPNS formasi 2018.

Kedua, meminta panitia menerimaan CPNS formasi 2018, yang dikoordinir Wakil Bupati Puncak, agar membangun komunikasi dengan Bupati dan Kepala BKD, sehingga nasib CPNS jelas dan terarah.

"Kami meminta Bupati Puncak supaya prajabatan dipercepat dan menerbitkan SK PNS hingga pengangkatan," ujar Kora.

Keempat, Bupati Willem Wandik diminta mempercepat prajabatan status CPNS, berdasarkan Kebijakan Bupati Nomor: 860/SET/2022 yang berlaku sejak 1 Maret 2022, mengingat harga barang di Ilaga yang begitu tinggi tidak bisa diimbangi dengan gaji CPNS.

Kelima, massa meminta Bupati Puncak melakukan inspeksi mendadak di setiap dinas, badan dan kantor supaya dapat memperoleh informasi akurat tentang ASN asal Kabupaten Puncak.

Baca juga: Tetiba Karyawan PTT Korban KKB Bekerja Tanpa Koordinasi Aparat di Puncak Papua, Ada Apa?

"Sebab kami mendapatkan informasi dari suatu sumber bahwa jumlah keseluruhan ASN mencapai 400 orang. Faktanya hanya beberapa orang yang sering beraktivitas di kantor. Lalu sebagian besar selama ini kerja di mana?," tanya Kora.

Keenam, massa menolak prajabatan ditunda-tunda beberapa tahun ke depan, sebagaimana dialami anggkatan sebelumnya.

Akibatnya, mempengaruhi kenaikanj pangkat masing-masing CPNS.

"Kami sebagai anak daerah sangat mendukung kebijakan Bupati Puncak, hanya saja dengan alasan keamanan dan tempat tinggal menjadi hambatan bagi seluruh ASN untuk menjalankan kebijakan tersebut," ungkap Kora.

Ia berujar, aksi massa terpaksa dilakukan karena prajabatan CPNS dilaksanakan terlalu lamban oleh Pemerintah Daerah Puncak.

"Kami sudah bekerja tetapi tidak ada masa prajabatan dan tidak memiliki SK yang jelas. Bupati segera menanggapi tuntutan ini," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved