Tidak Ada Mafia Minyak Goreng, DPR RI: Adanya Kesalahan Kebijakan dan Pengaturannya, Sindir Mendag?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Buntut dari kebijakan subsidi minyak goreng ialah kelangkaan stok dan mahalnya harga yang dipasang.

Berangkat dari situ, pemerintah menduga adanya mafia minyak goreng yang menyabkan persoalan tersebut terjadi.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, berpendapat lain.

Baca juga: Mendag Sebut Sudah Laporkan Mafia Minyak Goreng ke Polisi: Semoga 1-2 Hari ke Depan Bisa Diungkap

Menurutnya, tidak ada mafia minyak goreng.

Yang ada justru ketidaktepatan dalam regulasi tata niaga.

 “Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” katanya melalui siaran persnya, Senin (21/3).

Kata Rachmat, persoalan minyak goreng ini berkaitan dengan pengaturan dalam tata niaga dan juga masalah dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng.

Baca juga: Terungkap Adanya Tambang Emas di Lokasi Gangguan KKB Paniai, Kadis ESDM Papua: Itu Ilegal

Hal itu ia sampaikan saat diwawancara wartawan di sela-sela mengikuti pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali.

“Yang ada adalah kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan. Itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia,” katanya.

Gobel mengatakan, kementerian perdagangan seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO dan minyak goreng. Indonesia adalah negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia.

Menurutnya, ini hanya masalah hilir dan bukan masalah hulu.

“Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun. Jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga naik terus menyerah. Apalagi Presiden punya Trisakti dan Nawacita yang di dalamnya mengamanatkan tentang kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan. Itu bagus sekali. Para menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program dan kebijakan. Masa kita sebagai negara agraris tapi untuk mengisi kebutuhan dalam negerinya saja tidak bisa,” kata Gobel.

Lebih lanjut Gobel mengatakan agar pemerintah bisa melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab.

“Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Jadi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Ajak dialog,” katanya.

Menurutnya, pemerintah banyak memiliki instrumen untuk bisa melibatkan pengusaha dalam membangun ketahanan nasional. “Masalah pangan ini bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional. Jika tak terkendali masalahnya bisa menjadi politis,” kata Gobel.

Karena itu, masalah pangan tak bisa diselesaikan sendiri oleh kementerian perdagangan. “Banyak kementerian dan lembaga lain yang terlibat seperti kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian ESDM, dan sebagainya,” katanya. (*)