Papua Terkini

Polres Nabire Tolak Aksi Penyampaian Aspirasi, Prodewa: Jangan Batasi Ruang Demokrasi di Indonesia!

Prodewa Papua menilai aksi Kapolres Nabire menolak penyampaian aspirasi masyarakat justru malah membatasi ruang demokrasi.

istimewa
Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Papua, Leonardus O Magai. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Demo tolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pecah di Nabire, Kamis (31/3/2022).

Terjadi kericuhan antara aparat dan demonstran di Pasar Karang Tumaritis, Kelurahan Girimulyo, Kabupaten Nabire.

Padahal sebelumnya, melalui flyer yang disebarkan, Polres Nabire menolak dengan tegas penyampaian aspirasi melalui aksi jalanan atau pengumpulan massa.

Bahkan, Kapolres Nabire, AKBP I Ketut Suarnaya, tidak memberikan izin aksi kegiatan tersebut, dengan pertimbangan bahwa saat ini masih masa pandemi Covid-19.

Namun, menurut Progressive Democracy Watch (Prodewa) Papua, aksi Kapolres Nabire menolak penyampaian aspirasi masyarakat justru malah membatasi ruang demokrasi.

“Masyarakat mempunyai jaminan atas perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi setiap orang atas kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum secara konstitusional sesuai pasal 28E ayat (3) j.o. pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bersamaan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul,” jelas Direktur Eksekutif Prodewa Papua, Leonardus O Magai kepada Tribun-Papua.com melalui press release.

Kata Leonardus, setiap hak asasi yang dijamin secara konstitusional pemanfaatannya dibatasi dengan undang-undang serta wajib dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasi orang lain (pasal 28J UUD 1945).

“Demikian, kedua substansi pada dua kalimat sebelumnya merupakan salah satu alasan bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional (constitutional democracy),” terangnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Demo Tolak DOB Ricuh di Nabire

Leonardus menjelaskan, demokrasi bukan dalam arti tanpa batasan, tetapi diimplementasikan dengan beberapa pengecualian berdasarkan ketentuan konstitusi atau peraturan-perundang-undangan.

Maka, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan konsekuensi atas dipilihnya sistem demokrasi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved