Pendidikan

Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi ASEAN, Ini Tanggapan Kemendikbduristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut terkait perkuat bahasa melayu sebagai bahasa perantara perlu dikaji

Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Istimewa
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. (Dok. Kemendikbud Ristek) 

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebut terkait perkuat bahasa melayu sebagai bahasa perantara perlu dikaji

Hal itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob pada lawatannya ke Indonesia, terkait memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara kedua kepala negara.

Baca juga: Pemeliharaan Listrik, Kota Jayapura Hari Ini Mati Lampu Selama 8 Jam

Selanjutnya, sebagai bahasa resmi ASEAN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbduristek) sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan amanat undang-undang untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia, serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, menyatakan hal itu perlu kajian dan pembahasan lebih lanjut.

Baca juga: Geser Prabowo dan Ganjar, Rakyat Sudah Punya Figur Kuat Pengganti Jokowi, Bukan Politisi Partai

“Saya sebagai Mendikbudristek, tentu menolak usulan tersebut. Namun, karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional,"kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertulisnya dikutib dari kemdikbud.go.id.

Baca juga: Imigrasi Gandeng Tribun-Papua.com, Rivandhi: Inovasi Kemudahan Pelayanan Biar Diketahui Warga Papua

"Saya imbau seluruh masyarakat bahu membahu dengan pemerintah untuk terus berdayakan dan bela bahasa Indonesia,"ujarnya.

Bahasa Indonesia, menurut Menteri Nadiem, lebih layak untuk dikedepankan dengan mempertimbangkan keunggulan historis, hukum, dan linguistik.

Baca juga: Tanggapi Demo DOB, Bupati Mesak Magai : Jangan Buang Energi, Pemekaran Itu Ketentuan Pusat

Menteri Nadiem menjelaskan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia.

Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia.

Baca juga: Apresiasi Jenderal Andika yang Izinkan Keturunan PKI Daftar TNI, Komnas HAM: Menghilangkan Trauma

Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia.

“Dengan semua keunggulan yang dimiliki bahasa Indonesia dari aspek historis, hukum, dan linguistik, serta bagaimana bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang diakui secara internasional, sudah selayaknya bahasa Indonesia duduk di posisi terdepan, dan jika memungkinkan menjadi bahasa pengantar untuk pertemuan-pertemuan resmi ASEAN,” kata Mendikbudristek.

Baca juga: Viral Wanita Segel Kantor Disdukcapil Malaka NTT dengan Bambu, Polisi: Pak Bupati Sudah Turun Tangan

Dalam perjalanannya, peran Bahasa Indonesia diperkuat dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum. Pasca kemerdekaan Indonesia, disebutkan dalam Pasal 36 Undang-undang Dasar Republik Indonesia bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Status dan fungsi bahasa Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Baca juga: Sosok Ali Kogoya, Anggota KKB Papua Pimpinan Lekagak Telenggen yang Terkenal Paling Berbahaya

Serta lagu kebangsaan, yang kemudian diperjelas dengan lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi Bahasa Indonesia.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan. (Sumber : kemdikbud.go.id))

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved