Pemekaran Papua

Tanggapi Demo DOB, Bupati Mesak Magai : Jangan Buang Energi, Pemekaran Itu Ketentuan Pusat

Bupati Nabire Mesak Magai meminta pendemo agar tidak membuang energi dengan cuma-cuma, lantaran menurutnya pemekaran ialah ketentuan pusat

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Musa Abubar
Tangkapan Layar
Aksi Demo Tolak DOB di Kabupaten Nabire, Kamis (31/3/2022). Demo diwarnai kericuhan antara pengunjuk rasa dan aparat di depan Pasar Karang Tumaritis, Kelurahan Girimulyo. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Merespon aksi demonstrasi menolak Daerah Otonomi Baru (DOB), Bupati Nabire, Mesak Magai meminta pendemo agar tidak membuang energi dengan cuma-cuma, lantaran menurutnya pemekaran ialah ketentuan pusat.

Demikian disampaikan Bupati Mesak kepada Tribun-Papua.com via telepon seluler, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Ada Nama Haris Ashar, Pieter Ell Bentuk Aliansi Pengacara Cinta Persipura: Gugat Sepak Bola Gajah

"Iya merespon sebagian masyarakat yang berdemo tolak DOB, termasuk adik-adik mahasiswa, bagi kami yang hidup dalam NKRI, maka itu masalah pemekaran, saya pikir sebagai pejabat Papua tidak ngotot untuk pemekaran, tetapi itu kebijakan Pemerintah Pusat,"kata Mesak Magai.

Baca juga: Polres Manokwari Tangkap Pelaku MM, Gultom : Selalu Gunakan Sajam Ancam Korban

Mesak mengatakan, yang perlu dipahami apabila Pemerintah Pusat telah melihat bahwa untuk menjawab kesejahteraan Papua dan pembangunannya dengan solusi yang tepat yakni pemekaran, maka mau tidak mau harus diikuti.

"Dengan tujuan pemekaran ialah memperpendek rentang pembangunan, itu harus kita sadari bersama," ujar Mesak.

Mesak mengatakan, dalam sejarah, sebagai Orang Asli Papua (OAP), telah melakukan berbagai penolakan Otonomi Khusus (Otsus), namun keputusan akhir tetap berada pada kewenangan Pemerintah Pusat.

Baca juga: Geser Prabowo dan Ganjar, Rakyat Sudah Punya Figur Kuat Pengganti Jokowi, Bukan Politisi Partai

"Kami juga ikut memboyong teatrikal peti jenazah, mulai dari Abepura sampai Kantor DPRP, namun saat itu Pemerintah Pusat tidak tanggapi, jadi percuma," katanya.

Mesak menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe juga sebelumnya telah merancang UU Otonomi Khusus plus yang dinilai sesuai dengan hati nurani masyarakat Papua, tetapi itupun Jakarta menolak.

Baca juga: Tembus Rp 7.000 T, Utang Negara di Pemerintahan Jokowi Makin Bengkak, Masih Pantas Teriak 3 Periode?

"Lalu, yang ketiga ini, sebagian masyarakat Papua pernah berdemo untuk menolak Otsus Jilid 2, tetapi Jakarta juga tetap mensahkannya,"ujar Mesak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved