Papua Terkini

Meski Dibentuk Gubernur Lukas Enembe, Lembaga UP2KP Tidak Dapat Dana Tahun 2022

Lembaga pengawal sektor kesehatan di Papua yakni Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua tahun ini tak mendapat anggaran dana hibah

Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Musa Abubar
Suasana rapat di Kantor Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA -Lembaga pengawal sektor kesehatan di Papua yakni Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) tahun ini tak mendapat anggaran dana hibah DPA induk Provinsi Papua.

Padahal, lembaga yang diiinisiasi mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai itu dibentuk dan diresmikan oleh Gubernur Lukas Enembe pada 12 Oktober 2013 silam.

Baca juga: Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Menaker: Itu Hak Pekerja dan Kewajiban Pengusaha

"Kami sudah cek di BPKAD Papua bahwa anggaran hibah 2022, tidak ada. Kami sudah bertemu Sekda Papua dan Asisten II Pak Musaad agar bisa masuk di Dana Perubahan,"kata Sekretaris UP2KP Hidayat Wairoy kepada awak media di Jayapura, Sabtu (9/4/2022).

Baca juga: Adian Napitupulu soal Demo BEM di Istana: Jokowi Tolak 3 Periode, Kenapa Bukan Menteri yang Dikejar?

Menurut Hidayat, ketiadaan dana ini tentu berdampak pada operasional dan pelayanan puluhan staf UP2KP yang sudah 8 tahun ini menerima dan mengadvokasi pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

"Apalagi tahun ini, Kartu Papua Sehat (KPS) sudah tidak ada. Sejak Januari, kami terima banyak pengaduan terkait hilangnya pembiayaan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua,"ujarnya.

Baca juga: Profil Mayjen Richard Tampubolon, Disorot Usai Hens Songjanan Dipecat dari Calon Prajurit TNI: Viral

Hidayat Wairoy menyebut, pihakanya bersama bagian keuangan sejak Januari selalu mengecek anggaran di BPKAD Papua sesuai arahan Sekretaris Daerah Papua dan Asisten II Setda Papua.

"Sudah dipastikan, anggaran di APBD Induk Papua 2022 tak ada. Kami diminta untuk kawal agar bisa masuk di Perubahan 2022,"kata Hidayat.

Baca juga: Bagaimana Nasib Gedung-gedung Pemerintah di Jakarta jika Ibu Kota Negara Pindah ke Nusantara?

Hidayat menegaskan, kendati anggaran tahun ini belum pasti, staf UP2KP tetap menjalankan tugas seperti biasa, yaitu menerima pengaduan dan advokasi terkait pelayanan kesehatan di Bumi Cenderawasih.

"Demi kemanusiaan, kami tetap jalankan tugas,"tambah Hidayat.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved