Breaking News:

Nasional

Mahfud MD Diberi Perintah Khusus oleh Jokowi, Payung Hukum Pemilu 2024 Belum Beres?

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, KPU dan Bawaslu akan dilantik.

Channel Youtube Najwa Shihab
Tangkapan layar - Menkopolhukam Mahfud MD 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Presiden Joko Widodo memastikan Pemilu 2024 tak ditunda seperti yang diisukan beberapa waktu belakangan.

Hal ini dikonfirmasi usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/4/2022).

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024.

Baca juga: Dicegat Polisi saat Hendak Ikut Demo, 11 Pelajar Ini Bingung saat Ditanya soal Tuntutan BEM SI

Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.

“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” imbuhnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.

Baca juga: Alasan Jokowi Buka Suara soal Pemilu 2024, Terdesak Demo Mahasiswa se-Indonesia?

Presiden pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.

“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ungkapnya.

Diketahui, dalam Rapat Terbatas hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved