Sebut Pemkaran Papua Bukan Aspirasi Rakyat, MRP: Elite Lokal dan Jakarta Duduk atas Nama Orang Papua
Majelis Rakyat Papua menyebutkan, mayoritas penduduk Papua di akar rumput menolak upaya pembentukan tiga provinsi baru.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM - Akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.
Pembentukan tiga provinsi baru itu sudah disahkan di Badan Legislatif DPR RI sebagai rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR.
Namun, hingga kini pemekaran wilayah Papua masih menuai pro kontra.
Majelis Rakyat Papua menyebutkan, mayoritas penduduk Papua di akar rumput menolak upaya pembentukan tiga provinsi baru.
Baca juga: Soal Pemekaran Papua, John Gobay: Pemda Punya Kewenangan, Bukan Hanya Pemerintah Pusat!
"Mayoritas OAP tidak menghendaki pemekaran wilayah atau provinsi. Itu bukan (aspirasi) akar rumput. Akar rumput mana yang datang (untuk deklarasi pemekaran wilayah)," kata Ketua MRP Timotius Murib dalam diskusi virtual yang dihelat Public Virtue Institute, Kamis (14/4/2022).
Ia menilai, selain kepentingan Jakarta, pembentukan tiga provinsi baru di Papua merupakan siasat elite-elite lokal untuk kepentingan kekuasaan mereka.
"Yang bikin kacau orang Papua, elite yang ada di Papua dan elite yang di Jakarta duduk atas nama orang Papua," kata dia.
Elite-elite yang ia maksud adalah wali kota dan bupati yang menyelenggarakan deklarasi pembentukan provinsi baru di Papua.
Mereka juga ditengarai memobilisasi massa supaya deklarasi pembentukan provinsi baru ini dianggap didukung oleh rakyat Papua.
Baca juga: UU Otsus Masih Uji Materi di MK, DPR Desak Tunda Pemekaran Provinsi di Papua
Atas keadaan ini, MRP menilai Jakarta tidak dapat menggunakan alasan bahwa pemekaran wilayah ini berdasarkan aspirasi dari Papua.
"Pemerintah menggunakan dasar yang mana. Kalau aspirasi para bupati dan wali kota deklarasi untuk pemekaran, itu oknum-oknum pejabat," kata Timotius.
"Karena tinggal 1-2 hari lagi mereka berhenti dua periode, sehingga tidak ada job, sehingga mereka cari job supaya mereka duduk menikmati jabatan. Untuk itu, mereka berjuang (pemekaran wilayah)," lanjutnya.
Timotius bahkan menantang para pejabat di tingkat pusat untuk turun langsung ke Papua dan mendengarkan aspirasi masyarakat akar rumput soal pemekaran wilayah.
"Jadi, setop. Jangan pemerintah pusat jadikan itu sebagai dasar pemekaran," tambahnya.
Baca juga: Koalisi Kemanusiaan : Pemerintah dan DPR Harus Libatkan MRP Dalam Pemekaran Provinsi Papua
Simbiosis mutualisme antara kepentingan Jakarta dan elite lokal Papua juga tecermin dalam kajian yang dilakukan peneliti Universitas Papua, I Ngurah Suryawan.
