Minggu, 12 April 2026

Pemekaran Papua

Soal DOB, Pemuda Baptis Papua: Pemerintah Pusat Jangan Sepihak

Penolakan daerah otonomi baru (DOB) merupakan aspirasi murni dari pemuda, mahasiswa, gereja, dan seluruh rakyat Papua.

Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw bersama beberapa anggota dewan saat mendengar aspir asiribuan massa penolak DOB dan Otusus di Kota Jayapura, Jumat (1/4/2022) 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Pemuda Baptis West Papua Sepi Wanimbo, meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), untuk mendengar suara rakyat Papua terkait penolakan daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua.

"Saya selaku pimpinan pemuda di tanah Papua harus sampaikan dengan jujur dan benar bahwa melihat hampir semua Kabupaten dan Kota di tanah Papua menyatakan sikap tolak namanya DOB," kata Sepi kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (16/4/2022) melalui gawainya.

Baca juga: Soal Pemekaran di Papua, Amnesty Internasional: Bertolak Belakang dengan Kebijakan Moratorium DOB

Kata Sepi, penolakan DOB merupakan aspirasi murni dari pemuda, mahasiswa, gereja, dan seluruh rakyat Papua dan aspirasi itu telah diserahkan dan di terima resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua.

"Pernyataan sikap soal penolakan itu, sudah secara resmi diserahkan oleh DPR Papua kepada DPR-RI di Jakarta pada, 13 April 2022," ucapnya.

Sepi pun sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua yang mana telah menyerahkan aspirasi penolakan DOB kepada Pemerintah Pusat.

Baca juga: Suara Tolak DOB Lebih Banyak, Yulianus Rumbairusy: Kita Tidak Tambah atau Kurangi

"Sikap penolakan DOB ini sudah ada di meja Pemerintah Pusat, sehingga kami berharap aspirasi itu jangan diabaikan, dan jangan diangap biasa tetapi silahkan tepati sesuai permintaan rakyat di tanah Papua sesuai mekanisme," terangnya.

Tidak hanya itu, ia juga minta agar Pemerintah Pusat jangan memgambil kebijakan sepihak.

"Pemerintah Pusat Jangan ambil kebijakan sepihak, sesuai kemauan sendiri. Tapi harus tanya dan menerima masukan saran dari rakyat sendiri lalu mengambil kebijakannya biarlah daerah ini jadi baik," tambah dia. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved