Subsidi Minyak Goreng Papua

Jokowi Beberkan Ada Pihak yang Bermain, HET Minyak Goreng Curah dan Subsidi Produsen Belum Efektif

Namun, Presiden melihat kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.

DOK. Humas Kemensos
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) saat menghibahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng secara langsung kepada para penerima manfaat (PM) di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, Senin (13/04/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Presiden RI Joko Widodo angkat bicara perihal penetapan tersangka 4 mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.

Presiden memberikan perintah khusus agar kasus yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat itu diusut hingga tuntas.

Diketahui, penetapan tersangka 4 mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung memang menyita perhatian publik.

Bagaimana tidak, satu mafia di antaranya IWW yang menjabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag)

Sedangkan tiga tersangka lainnya yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.

Baca juga: Ada Mafia Minyak Goreng di Kemendag, Menteri Lutfi Bakal Segera Dipanggil DPR?

"Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas," ujar Presiden di Pasar Bangkal Baru, Sumenep, Jawa Timur, Rabu, (20/4/2022).

Dengan diusut tuntasnya kasus ini, kata Presiden, akan diketahui siapa sebenarnya yang bermain dalam sengkarut masalah minyak goreng sekarang ini.

Pasalnya minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan subsidi BLT Minyak Goreng.

Presiden berharap harga minyak goreng yang saat ini tinggi bisa kembali mendekati normal.

Baca juga: Mafia Minyak Goreng Ditetapkan Tersangka, Jokowi Beri Perintah Khusus

"Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget, sehingga kecenderungan produsen itu inginnya ekspor, memang harganya tinggi di luar," katanya.

Presiden mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini.

Antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan harga eceran tertingi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen.

Namun, Presiden melihat kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.

"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved