Papua Terkini

Bertemu Jokowi, MRP Usul Perpanjangan Pejabat Gubernur Papua, Mahfud MD Beri Ketegasan

Mahfud mengatakan, pemerintah akan melihat secara komprehensif dari undang-undang yang berlaku.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Amnesty Internasional Indonesia saat menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta, Jumat (15/4/2022). MRP membawa aspirasi pemekaran wilayah Papua ditunda. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendapat kesempatan untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan MRP dan MRPB menyampaikan aspirasi terkait sejumlah hal, di antaranya perihal otonomi khusus (otsus), pemekaran wilayah di Papua, serta pula undangan bagi mantan Wali Kota Solo itu untuk kembali berkunjung ke Papua.

Tak hanya itu, kepada Presiden, MRP juga meminta perpanjangan pejabat gubernur dan perpanjangan jabatan MRP.

Baca juga: Majelis Rakyat Papua Desak DPR Tunda Pemekaran Wilayah, Begini Jawaban Sufmi Dasco Ahmad

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD usai pertemuan tersebut.

Mahfud mengatakan, pemerintah akan melihat secara komprehensif dari undang-undang yang berlaku.

“Karena tidak cukup kita hanya mendengar dari Papua, juga melihat secara komprehensif undang-undang yang berlaku itu bagaimana.”

“Jangan sampai Papua disikapi begini, daerah lain nanti juga minta hal yang sama karena merasa mempunyai undang-undang yang secara umum sama meskipun secara khusus berbeda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden.

Otonomi Khusus Papua

Aspirasi perihal otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat juga dibawa MRP dan MRPB kepada kepala negara.

“Itu tadi sudah disampaikan, dijawab oleh Presiden, misalnya Undang-Undang Otsus, undang-undangnya sudah jalan, sudah disahkan, sekarang ada yang menguji materi di MK.”

“Kita hargai proses hukum itu dan kita akan ikuti terus perkembangannya dan tentu saja pada akhirnya akan dirujuk kepada vonis Mahkamah Konstitusi nantinya,” ujar Mahfud.

Pemekaran Papua

Para pimpinan MRP dan MRPB memang menyampaikan aspirasi terkait sejumlah hal, termasuk di antaranya perihal pemekaran wilayah di Papua.

Selepas pertemuan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menjelaskan, Papua bukanlah satu-satunya daerah yang mengajukan pemekaran wilayah.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved