Yan Mandenas: MRP Keliru Tolak DOB, Bukan Tupoksinya!

Kata Mandenas, di Papua ada tujuh wilayah adat, dan diyakini tidak semua masyarakat Papua menolak pembentukan DOB.

Baca juga: Menkeu Rilis Aturan Pengelolaan Penerimaan Dana Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh

"Nyatanya masyarakat wilayah adat Anim Ha (Papua Selatan) mendukung 100 persen mendukung adanya DOB papua Selatan," katanya.

"Kemudian masyarakat adat Tabi dan Saireri juga mendukung pemekaran dilakukan. Di Meepago juga sebagian besar masyarakat mendukung adanya DOB," sambungnya.

Jangan Permalukan Diri Sendiri

Yan Mandenas pun mempertanyakan kedatangan MRP ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi penolakan DOB dan Otsus tidak menggambarkan MRP sebagai lembaga kultur.

"MRP harus membaca pasal demi pasal agar tidak memalukan diri sendiri," ujarnya.

Mandenas pun mengkritik pernyataan anggota MRP, Benny Suweni dan sejumlah anggota MRP. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah hal yang keliru dan sangat menciderai amanat Otsus yang diberikan kepada MRP untuk menjalankan tugas.

"Yang seharusnya dilakukan oleh MRP adalah datang ke Pusat kemudian menyampaikan bahwa wilayah adat Anim Ha, Saireri, dan Meepago masyarakat adatnya menginginkan DOB. Bukan datang mengatasnamakan masyaralat adat yang presentasi data dan argumentasinya sangat diragukan atau atas kemauan Ketua MRP dan kelompok tertentu dan sudah berbau politik praktis," katanya.

Baca juga: Pemekaran 3 Provinsi di Papua Dikhawatirkan Perburuk Situasi Kemanusiaan

Mandenas menegaskan, MRP bukan lembaga politik yang menyuarakan aspirasi politik tetapi melakukan tupoksinya berdasarkan amanat UU Otsus.

"Jadi, perlu saya tegaskan bahwa proses pemekaran tetap berlanjut sesuai dengan amanat dan implementasi Otsus dan memperhatikan asas keadilan dan asas pemerataan serta asas proporsionalitas. Sehingga tidak berbicara atas nama kelompok seperti yang disuarakan oleh MRP," ujarnya.

"Kalau mau dilihat, banyak masyarakat di papua yang mendukung DOB, hanya sebagian kelompok kecil yang tak mendukung. Dari aspek ekonomi, sangat penting untuk dilakukan pemekaran agar ada percepatan pembangunan," pungkasnya. (*)