Sebut Penjabat Gubernur Jakarta Harus di Atas Luar Biasa, Kemendagri: Kompleksitas di DKI Tinggi

Kemendagri mengatakan Penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta harus memiliki kriteria kemampuan luar biasa.

Tribunnews.com/istimewa
Monumen Nasional siap menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-75. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta harus memiliki kriteria kemampuan luar biasa.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik.

Menurut Akmal, hal itu lantaran kompleksitas di DKI Jakarta yang tinggi sebagai provinsi maupun ibu kota negara.

"Di DKI lebih menarik. Siapa orangnya? Kenapa menarik? Karena kompleksitas di DKI tinggi. Kalau orang luar biasa bisa (jadi pj) di Sulawesi Barat, ini (pj DKI) orang yang di atas luar biasa, manusia setengah dewa," ujar Akmal dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).

"Tidak hanya pejabat tinggi madya yang memiliki kualifikasi seperti itu. Siapa orangnya? Kita serahkan ke user-nya, user-nya siapa? Pak Presiden," tegasnya.

Baca juga: Penjelasan Mendagri soal Perwira Aktif TNI/Polri Dilarang Jadi Pj Kepala Daerah

Adapun Akmal merupakan penjabat gubernur Sulawesi Barat menggantikan Ali Baal Masdar.

Untuk kandidat pj Gubernur DKI Jakarta, Akmal menyebut akan mengajukan tiga nama ke Presiden Joko Widodo seperti hanya yang diajukan untuk provinsi lain.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, sebenarnya Presiden Jokowi boleh memilih individu di luar tiga nama yang diajukan.

"Misalkan itu daerah konflik, menurut tim yang dibentuk ini daerah rawan, terus daerah kepulauan, kita usulkan petani singkong, akhirnya pimpinan (mengatakan) sudahlah yang punya bakat di laut saja," tutur Akmal mencontohkan.

"Kami cuma bantu presiden. Betapa Pak Presiden sangat demokratis," lanjutnya.

Baca juga: Anies Baswedan Menonjol di Akhir Masa Jabatan, NasDem Antar Eks Gubernur DKI ke Kursi Presiden?

Akmal yang kini juga menjadi pj Gubernur Sulawesi Barat itu mengatakan, Kemendagri tidak boleh menyampaikan kepada publik soal tiga nama yang diajukan ke presiden.

Sebab nantinya hak prerogatif presiden yang menunjuk satu nama terpilih.

"Karena kita hanya membantu saja," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved