Nakes di Mimika Demo

Terkait Pembayaran TPP Nakes Mimika, Kadinkes : Sudah Dua Kali Kami Surati Tim Anggaran

Ratusan tenaga kesehatan 10 Puskesmas di Timika lakukan aksi di kantor DPRD Mimika tuntut pembayaran tambahan penghasilan pegawai

Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Marselinus Labu Lela
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Ratusan tenaga kesehatan 10 Puskesmas di Timika lakukan aksi di kantor DPRD Mimika tuntut pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2022 segera dibayar.

Sekadar diketahui TPP saat ini untuk pejabat non struktural disebut dengan jasa petugas kesehatan lantaran mengikuti rekening anggaran belanja.

Baca juga: Peringati Harbuknas, Pendiri Rumah Baca Yoboi Ingatkan Orangtua Terkait Pentingnya Baca Buku

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra menjelaskan terjadi perubahan dengan peraturan bupati sebelumnya pada tahun 2019 dimana profesi dibagi menjadi dua yaitu medis dan para medis.

Lanjut dia, sedangkan saat ini ada medis, para medis, dan penunjang medis menurut jenjang pendidikan seperti SMK Keperawatan, D III (ahli madya), dan sarjana profesi ners.

Baca juga: Aspirasi Nakes dari 10 Puskesmas di Timika Diterima Komisi C DPRD Mimika

"Ini tidak mungkin disamakan sedangkan regulasi lama denganb pembayaran yang sama untuk semua Nakes," kata Reynold Ubra kepada Tribun-Papua.com, Selasa (17/5/2022) di Kantor DPRD Mimika.

Ia mengatakan, aturan sekarang juga berdasarkan wilayah terpencil dan kota.

Adapun selisih pembayaran hanya Rp50 ribu dan itu, kata dia, memberikan efek ketidakpuasan teman-teman yang sudah lama mengabdi.

Baca juga: Ketika Sri Lanka Kehabisan Bensin dan Tak Punya Uang untuk Impor: Kami Hanya Punya Stok untuk 1 Hari

"Maka dengan regulasi baru sekarang ini selisih pembayaran Nakes di pedalaman dan kota mencapai angka Rp500 sampai Rp750 ribu sesuai dengan profesi dan wilayah,"ujarnya.

Ia menyebut, terkait pertimbangan tim anggaran dan menggunakan asas kepatuhan.

"Kami tetap mengikuti sesuai kemapuan daerah karena tunjangan pendapatan pengahasilan bukan wajid disiapkan pemerintah," katanya.

Baca juga: 6.003 Peserta CPNS Pemprov Papua Golongan II dan III Ikuti Pelatihan Dasar

Lanjut Reynold, pihaknya juga telah menyurati tim anggaran meminta guna kejelasan pada April lalu dan sebelum lebaran.

"Bahkan kami meminta dasar surat kenapa sampe terjadi penundaan pembayaran TPP untuk tenaga kesehatan,"ujarnya.

Baca juga: Eduard Ivakdalam Akui Sempat Tolak Klub Lain demi Persipura hingga Akhirnya Resmi Gabung Persewar

Kami juga sudah melakukan konsultasi dengan APIP Inspektorat dan juga BPKAD sambil menunggu regulasi masih dalam proses,"katanya.

Untuk angka TPP, menurut dia, pihaknya tidak berani menyebut angkanya karena kalau angka final tertuang pada regulasi yang ditetapkan.

Baca juga: Persipura Pastikan Ramai Rumakiek Tetap Bertahan, Tidak Jadi ke Persib

"Besarannya ya tergantung regulasi saat ini. Tetapi kami usulkan dua kali menggunakan regulasi lama yakni Rp5 juta,"ujarnya.

"Jadi, kalau regulasi lama belum dicabut maka secara otomatis tetap berlaku sampai regulasi baru itu keluar," katanya.

Ia menambahkan, anggaran itu ada namun keputusan harus dengan tim anggaran dan DPRD," tambah dia.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved