Pemekaran Papua

Legislator Ini Tuding Pemerintah Pusat Paksa Pemekaran Papua, Yunus Wonda: Layaknya Orde Baru

Wakil Ketua I DPR papua, Yunus Wonda mengklaim, sebanyak 80 persen masyarakat Papua menolak tegas lahirnya DOB. Sementara, pusat terkesan memaksa.

Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Wakil Ketua 1 DPR Papua, Dr Yunus Wonda. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Pusat dinilai memaksakan kehendak melahirkan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua.

Sikap pemerintah pusat bahkan dianggap otoriter, seperti zaman Orde Baru.

Padahal sebaliknya, penolakan daerah otonomi baru sudah dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Wakil Ketua I DPR papua, Yunus Wonda mengklaim, sebanyak 80 persen masyarakat Papua menolak tegas lahirnya DOB.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Papua: Pemerintah Pusat Memaksakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru

Baca juga: Benarkah Megawati Tak Setuju Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua? Begini Kata Peneliti BRIN

"Kami lihat bahwa pemekaran ini seperti dipaksakan. Tanpa melihat dan mendengar aspirasi rakyat Papua, hari ini kita bisa lihat 80 persen masyarakat Papua menolak DOB," kata Yunus Wonda kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com di Jayapura, Kamis (19/5/2022).

Karenanya, ia menilai wacana pemekaran wilayah di Papua justru terbalik.

Seharusnya, kata Yunus, pemerintah pusat membuat satu program atau mendesain satu program, baik untuk Papua maupun di luar Papua.

Paling utama, kata dia, harus mendengar aspirasi masyarakat.

"Saya mau katakan kalau 80 persen masyarakat Papua menolak pemekaran daerah otonomi baru dan minta untuk mencabut otonomi khusus tahap dua," ujarnya.

Ia menilai, banyak kalangan yang mulai memutarbalikan fakta penolakan Otsus, dengan mengatakan 80 persen masyarakat Papua mendukung pemekaran.

Baca juga: Demonstran Penolak Pemekaran Papua Dibubarkan, Massa Malah Lempari Batu ke Arah Aparat

"Ini penipuan yang luar biasa, ini sangat bertolak belakang dengan aspirasi yang murni datang dari rakyat," pungkasnya.

Yunus menyebut, masyarakat Papua secara spontan menolak tegas pemekaran daerah otonomi baru.

"Masyarakat menolak, tapi hari ini kita melihat bahwa hal itu sangat dipaksakan oleh pemerintah pusat untuk harus menerima," bebernya.

Bahkan kata Yunus menyebut, ini adalah cara otoriter di zaman Orde Baru yang terbawa hingga kini. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved