Sebut Pernyataan Hasto soal KIB Jadi Sinyal Kekhawatiran, Pengamat: Kartunya Sudah Tak di PDIP Lagi
Pernyataan PDIP terkait munculnya Koalisi Indonesia Bersatu dinilai sebagai sinyal kekhawatiran partai berlambang banteng tersebut jelang Pilpres 2024
TRIBUN-PAPUA.COM - Pernyataan PDIP terkait munculnya Koalisi Indonesia Bersatu dinilai sebagai sinyal kekhawatiran partai berlambang banteng tersebut menjelang Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.
Ia menilai, kemunculan Koalisi Indonesia Bersatu seharusnya tak menjadi soal di pemerintahan lantaran koalisi tersebut telah menyatakan komitmen mereka untuk tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas masa jabatan.
Hanya saja, munculnya koalisi ini memang begitu dini, sehingga bisa jadi mengganggu agenda politik yang telah disusun partai-partai lainnya, tak terkecuali PDIP.
Baca juga: PDIP Minta Golkar, PAN, PPP Tak Bawa Kontestasi Terlalu Awal agar Tak Ganggu Jalannya Pemerintahan
"Koalisi Indonesia Bersatu itu dibentuk jauh-jauh hari dan ini di luar kebiasaan. Dan biasanya itu akan mengganggu konstelasi atau mengganggu peta politik yang mungkin sudah direncanakan PDIP sebelumnya," kata Kunto kepada Kompas.com, Jumat (20/5/2022).
Munculnya koalisi Golkar, PAN, dan PPP, menurut Kunto, bisa melahirkan 3 poros di Pilpres 2024.
Artinya, akan ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga bisa jadi Pilpres digelar 2 putaran.
Kunto mengatakan, kemugkinan-kemungkinan inilah yang menjadi kekhawatiran PDIP.
Bisa jadi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu resah persaingan di Pilpres 2024 kian ketat.
Dengan lahirnya Koalisi Indonesia Bersatu, mungkin saja PDIP khawatir partainya sebagai pemilik saham politik terbesar tak bisa leluasa dalam menentukan rekan koalisi untuk Pilpres 2024.
Baca juga: Tanggapi Kritik Hasto soal Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Golkar Singgung Polarisasi Pilpres 2019
"Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) kemudian peta politiknya juga akan semakin ramai bagi PDIP yang punya kursi terbanyak dan bisa maju sendiri, sekarang kartunya sudah enggak di PDIP lagi, kartunya juga ada di Koalisi Indonesia Bersatu ini," ujar Kunto.
"Jadi kalau dulu sebelum koalisi ini terbentuk kan PDIP yang punya kartu untuk menentukan dia mau sama siapa atau dia sendirian, sehingga tercipta berapa pasangan calon," lanjut pengajar di Universitas Padjadjaran itu.
Kendati demikian, lanjut Kunto, tak seharusnya PDIP khawatir berlebihan pada keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu.
Sebab, meski telah menyatakan berkoalisi, Indonesia Bersatu belum mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mereka usung.
"Bahkan belum definitif mengumumkan platform koalisi dan program-program koalisi sehingga nanti bisa diisi oleh tokoh yang sesuai dengan program dan visi serta platform koalisi ini," kata Kunto.
Baca juga: Pengamat Sebut 1 Hal Ini Jadi PR Besar bagi Prabowo jika Ingin Puan Jadi Pasangannya di Pilpres 2024
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons soal terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) gagasan Golkar-PAN-PPP.
Menurut Hasto, munculnya diharapkan tidak mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih memasukkan agenda kontestasi politik tahun 2024.
Hasto pun mengingatkan, agar tak membawa kontestasi 2024 terlalu awal.
Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kepentingan rakyat yang utama.
Hal itu disampaikan Hasto usai mengikuti Senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto.
Baca juga: Bisa Usung Capres Sendiri untuk Pilpres 2024, PDIP: Kami Tak Perlu Umumkan Koalisi
Pernyataan Hasto tersebut kemudian ditanggapi oleh Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus yang menegaskan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tak akan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak (mengganggu) lah justru kita mendukung (pemerintahan Jokowi)," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat
Lodewijk pun menegaskan, Golkar, PAN, dan PPP telah sepakat untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan pada 2024 mendatang.
Ia menyebutkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga sepakat untuk melanjutkan program pembangunan era pemerintahan Jokowi pada pemerintahan berikutnya.
"Koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya," kata dia.
Wakil ketua DPR itu menambahkan, koalisi yang dibentuk secara dini oleh ketiga partai tersebut bertujuan untuk mencegah adanya polarisasi seperti yang terjadi pada 2019 lalu.
Sebab, kehadiran koalisi ini membuka ruang untuk munculnya tiga poros koalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. (*)
Berita lainnya terkait Pilpres 2024
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sinyal Kekhawatiran PDIP di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP