Papua Terkini

Aktivis Kemanusiaan Ini Sebut Pendekatan Rasisme Masih Terjadi di Papua

Menuritnya, cara pandang Jakarta melihat Papua untuk menyelesaikan problem adalah dengan uang, padahal uang hanyalah sebuah sarana.

Tribun-Papua.com/Tangkapan Layar
Aktivis Kemanusiaan Marthen Goo sebut pendekatan Rasis masih terjadi di Papua, Rabu (25/5/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Aktivis Kemanusiaan di Papua, Marthen Goo, menyebut pendekatan rasis dan praktiknya masih terjadi di Papua

Hal itu disampaikan dalam talkshow virtual bertajuk Polemik Pembentukan DOB Papua, Pasca Penunjukkan Kepala Daerah Baru yang digelar Public Virtue Institute, Rabu (25/5/2022). 

"Setiap produk hukum baru atau aturan baru, semestinya harus mengutamakan kedaulatan rakyat," katanya.

Terlebih disampaikan Marthen, di Papua saat ini dikenal dengan penerapan desentralisasi asimetris. 

Baca juga: Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Paniai Papua Belum Ditahan, Kejagung: Purnawirawan IS Kooperatif

"Itu merupakan wilayah kekhususan yang diberikan kepada suatu daerah, maka sudah tentu aspek kedaulatan secara makro diturunkan menjadi kedaulatan yang ada di wilayah dengan pemberlakuan desentralisasi asimetris," jelas Marthen. 

Menurutnya, cara pandang Jakarta melihat Papua untuk menyelesaikan problematika adalah dengan uang, padahal uang hanyalah sebuah sarana.

"Cara pandang Jakarta yang keliru ini menggambarkan kemampuan menarasikan dan mengkonkretkan itu lemah, tetapi saya sepakat bahwa kelemahan ada pada penyelenggara negara," tandasnya.

Pendekatan represif yang dilakukan aparat kemanan, tidak menyentuh akar persoalan, bahkan hingga kini masih berpotensi terus terjadinya marjinalisasi dan pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Mahasiswa Jayapura Tak Gelar Aksi 11 April, BEM Uncen: Kami Fokus Isu Papua dan Pelanggaran HAM

Marthen mempertanyakan apakah dengan DOB, negara bisa menjamin tak akan terjadi lagi pelanggaran HAM, marjinalisasi, dan permasalahan kontekstual lainnya di Papua.

Ia menyimpulkan, segala aturan ataupun keijakan, hingga suatu produk hukum harus mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat sebagai bentuk kedaulatan di tangan rakyat. (*) 

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved