Nasional

Luhut Pandjaitan Diteriaki dengan Istilah Perdana Menteri, Ini 10 Tugas Khusus Diberi Jokowi

Jokowi memberi tugas kepada Luhut Pandjaitan untuk menangani gejolak harga minyak goreng. Ini menambah sebutan Perdana Menteri bagi Luhut.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kanan) meninjau sekaligus meresmikan penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat di kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumut, Rabu (2/2/2022). Dalam kunjungannya di Sumut ini Jokowi melakukan sejumlah peresmian, antara lain Jalan Bypass Balige, penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Parapat.(BPMI SETPRES/AGUS SUPARTO) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali dibicarakan hangat oleh publik, menyusul tugas baru yang dipercayakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya.

Jokowi baru-baru ini memberi tugas kepada Luhut Pandjaitan untuk menangani gejolak harga minyak goreng yang terus menjadi msalah serius di masyarakat.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menganggap, penunjukan Luhut Panjaitan semakin menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Jokowi Kembali Beri Tugas Baru ke Luhut, Pengamat: Menegaskan Luhut sebagai Menteri Superior

Selain itu, ia menilai penunjukan tersebut menjadi bentuk sentralisasi jabatan terhadap menteri.

“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan. Sentralisasi banyak jabatan terhadap seorang menteri,” katanya ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (24/5/2022).

“Dan ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” imbuhnya.

Di bagian lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding penunjukan Luhut itu berpotensi melanggar UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.

Penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal.

Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu, agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni.

"Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinvest, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan," kata Mulyanto dikutip dari Tribunnews, Rabu (25/5/2022). 

Baca juga: Luhut Dapat Tugas Baru dari Jokowi untuk Urus Minyak Goreng: Semoga Tidak Lama Bisa Terselesaikan

Mulyanto melihat penunjukan LBP dalam urusan minyak goreng ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi dalam mengurus soal migor yang kebijakannya berkali-kali gagal.

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan, sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden.

Menurutnya, penunjukan Presiden Jokowi ini makin membuktikan, bahwa ia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Kondisi ini, katanya, akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis.

Halaman
1234
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved