Pemekaran Papua
Gubernur Papua Tolak DOB, Kantor Staf Presiden: Ini Kebijakan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat!
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah Papua yang memiliki luas hampir empat kali lipat Pulau Jawa.
lihat foto
Dengan begitu, nantinya pelayanan umum, kependudukan, dan pelayanan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat dibangun dan disebar di ibu kota provinsi-provinsi baru.
Kendala waktu, jarak, biaya, dan kesulitan transportasi yang selama ini dirasakan masyarakat juga bisa teratasi.
"Selain itu, agar pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan," tambah Jaleswari.
Demo Tolak DOB
Namun, kebijakan DOB tersebut mendapat penolakan. Pada Jumat, aksi demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan penolakan DOB sedianya akan digelar di depan Kantor Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri).
Namun, aksi tersebut dibubarkan aparat Kepolisian dengan dibantu TNI setelah terjadi kericuhan.
Selain di Jakarta, demonstrasi menolak DOB Papua juga terjadi di sejumlah titik di Papua.
Diberitakan Kompas.com, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi menolak pemekaran DOB di Papua, Selasa (8/3/2022).
Baca juga: Penanggung Jawab Demo Tolak DOB dan Sekretaris Umum KNPB Ditangkap, Ini Kata Kapolresta Jayapura
Massa dengan mengenakan beragam jas almamater melakukan aksi demonstrasi menolak DOB.
Adapun aksi demontrasi ini berlangsung di beberapa titik, yaitu Kampus Uncen Perumnas III Waena, depan Jalan SPG Teruna Bakti, Lampu Merah Waena, dan Kampus Uncen Abepura.
Terdengar massa aksi berkali-kali berteriak menolak DOB di Papua.
Menurut mereka, rakyat Papua belum sejahtera.
"Tolak pemekaran!" kata massa aksi sambil berteriak. (*)
