Pemekaran Papua
Lukas Enembe dan Ketua MRP Dianggap Tak Mewakili Seluruh Aspirasi Rakyat Papua soal DOB
Ali lalu mempertanyakan daerah mana yang diwakilkan Gubernur Lukas dan Timotius Murib terkait DOB.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua Majelis Rakyat papua (MRP) Timotius Murib, dianggap tak lagi merepresentasikan seluruh aspirasi masyarakat Papua soal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pernyataan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah II Saireri Kabupaten Nabire, Ali Kabiay, kepada Tribun-Papua.com saat ditemui di Abepura, Senin (30/5/2022).
"Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua MRP Timotius Murib, tak lagi bisa merepresentasikan aspirasi masyarakat Papua, karena telah berpihak kepada kelompok masyarakat tertentu," ujarnya.
Baca juga: Tokoh Muslim Asli Papua Ini Minta Semua Pihak Bijak Sikapi Wacana Pemekaran Wilayah
Ali juga menyayangkan pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang menyebutkan menolak DOB di Papua.
Seharusnya, kata dia, Lukas Enembe sebagai pemimpin Papua mesti memposisikan diri secara netral.
"Gubernur Papua dan Ketua MRP tidak mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua karena telah terang-terangan menolak DOB.
"Tentunya aspirasi yang mereka bawa adalah aspirasi menolak DOB juga, ini kan berarti tidak mewakili masyarakat secara utuh karena ada juga yang mendukung," katanya.
Ali lalu mempertanyakan daerah mana yang diwakilkan Gubernur Lukas dan Timotius Murib.
"Karena di wilayah adat Anim Ha, Tabi, dan Saireri juga telah bulat mendukung," ujarnya.
Karena itu, Ali meminta Lukas Enembe agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan kepada media.
Baca juga: Lukas Enembe Tolak Tegas Pemekaran Wilayah Papua, Daerah Masih Tergantung DAU
"Jangan karena Pak Gubernur Papua terpengaruh dengan masukkan-masukan dari MRP dan Amnesty International, sehingga membuat statement yang saya nilai rancu. Nyatanya ada yang mendukung dan itu tidak sedikit jumlahnya," kata Ali.
Ali berharap Gubernur Lukas Enembe dapat lebih jernih dan positif menyikapi situasi Papua saat ini.
"Pak Gubernur Papua harus bisa menilai, menimbang baik buruk sebelum mengeluarkan statement," tandasnya.
Terlepas dari pernyataan Gubernur Papua, Ali menjelaskan bahwasanya eskalasi penolakan DOB di 5 wilayah adat teramati landai.
