Intan Jaya Disebut Kabupaten Termiskin di Papua, Ini Penyebabnya 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kabupaten Intan Jaya disebut menjadi daerah termiskin di Provinsi Papua.

Fakta ini sesuai data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021. 

Demikian disampaikan Spesialis Koordinasi Pemerintah Pusat Daerah, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI, Edi Safrijal, dalam paparannya pada Program Papua Corner dengan topik 'Kapan Papua Keluar dari Kemiskinan'. 

Baca juga: Wali Kota Benhur Sebut Angka Kemiskinan di Jayapura Turun Jadi 11 Persen

Program tersebut ditayangkan Tribun-Papua.com, Selasa (31/5/2022) sore, yang dipandu Tirza Bonyadone.

"Secara persentase, angka kemiskinan pada 29 kabupaten dan kota di Papua, yang tertinggi ada di Kabupaten Intan Jaya mencapai 41,66 persen dan yang paling rendah adalah Kabupaten Merauke dengan angka 10,16 persen pada tahun 2021," kata Edi.

Ia menyebut, angka kemiskinan di Kota Jayapura mencapai 11,3 persen, dan Kabupaten Jayapura 12 persen.

Secara umum, angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah pegunungan Papua. 

Menurut Edi, penyebab mengapa Kabupaten Intan Jaya dan daerah pegunungan lainnya terbilang tinggi, lantaran memiliki tantangan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. 

"Upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Papua ini ternyata jauh lebih berat, karena aksesibilitas antar distrik, kampung dan pusat ibu kota sangat sulit dijangkau," ungkap Edi. 

Dia menjelaskan, akses paling mudah menjangkau daerah pegunungan Papua adalah transportasi udara, namun biayanya sangat mahal.

Baca juga: Senator Papua Barat Khawatir Pemekaran Bisa Ciptakan Kemiskinan Baru di Papua

Kemiskinan, kata Edi, berhubungan erat dengan garis kemiskinan.

Artinya, 41,66 persen penduduk miskin di Kabupaten Intan Jaya menandakan angka 41 persen penduduk di sana memiliki pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan yang ada. 

"Jadi kalau kita kembali pada perhitungan yang dihitung BPS, garis kemiskinan ini menjadi standar, di mana seseorang atau individu dan rumah tangga dihitung miskin berdasarkan garis kemiskinan," katanya.

Selain itu, Edi mengatakan, garis kemiskinan juga dapat disebabkan dua faktor, yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. 

"Kondisi ini juga memberikan kontribusi pada tingginya harga-harga komoditi yang dikonsumsi masyarakat Intan Jaya.

Baca juga: Gubernur Papua Tolak DOB, Bupati Jayapura: Lukas Enembe Harus Bicara Data dan Fakta

"Sehingga menyebabkan masyarakat kita belum mampu memenuhi kebutuhan standar atau garis kemiskinan tersebut," pungkasnya.

Ke depan, Edi mengharapkan program dan kegiatan bagi masyarakat Intan Jaya harus lebih tepat lewat penerima manfaatnya. 

"Saya harap fokus program harus lebih baik, perencanaam anggaran kita harus lebih meningkat dan berkontribusi pada jumlah penduduk miskin dan turunnya presentase kemiskinan kita," tutupnya.(*)