Papua Terkini

Sempat Dibantah Gubernur Lukas, Mendagri Kembali Singgung Kepala Daerah Tak Paham Posisi Keuangannya

Mendagri Tito Karnavian kembali menyinggung terkait banyak kepala daerah yang tidak paham dengan posisi keuangan di daerah yang mereka pimpin.

Editor: Roy Ratumakin
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Mendagri Jenderal (Purn) Pol Tito Karnavian ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menyinggung terkait banyak kepala daerah yang tidak paham dengan posisi keuangan di daerah yang mereka pimpin.

Hal tersebut ia ungkapkan ketika menyoroti banyaknya dana anggaran belanja pemerintah daerah yang masih mengendap di bank.

Meski ia memahami banyak proyek pemerintahan daerah yang jatuh tempo pembayarannya setelah proyek rampung, namun ia mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya bisa mengatur belanja operasional sehingga tidak seluruhnya direalisasi pada akhir tahun.

Baca juga: Kantor Staf Presiden Sebut DOB Aspirasi Masyarakat, Lukas Enembe: Saya Tolak!

"Nah ini mohon betul kepada rekan-rekan kepala daerah untuk memberi atensi ini, karena biasanya mohon maaf, saya berapa kali datang ke daerah-daerah, teman-teman kepala daerah banyak yang tidak paham tentang posisi keuangannya," kata Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Berdasarkan data yang ia miliki, total simpanan pemerintah daerah per 30 April 2022 mencapai Rp 65,59 triliun untuk pemerintah provinsi dan Rp 125,98 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.

 

 

Tito mengatakan, banyak dari kepala daerah yang hanya memedulikan eksekusi setiap program pemerintahan tanpa memerhatikan posisi keuangan daerah yang mereka pimpin.

Padahal, kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program pemerintah bisa berjalan secara efektif.

"Realisasi belanjanya, realisasi pendapatannya (tidak paham), yang penting programmnya kepala daerah sudah dilaksanakan. Sudah itu saja yang menjadi fokus. Nah yang menguasai itu adalah dari BPKAD, Bapenda, dan Sekda, tiga ini biasanya yang ngerti," ucap Tito.

Baca juga: Lukas Enembe Tepis Tudingan Sri Mulyani Soal Rp 12 Triliun APBD Papua Mengendap di Bank

Ia pun meminta agar kepala daerah, kepala BPKAD, dan kepala Bappeda membuat tahapan realisasi belanja agar setiap tahun ada dana yang beredar di masyarakat.

Sebelumnya, hal tersebut sempat disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada November 2021 lalu dimana ada dana senilai Rp12 triliun milik Pemprov Papua mengendap di perbankan.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat sudah memberikan dana transfer yang cukup bagi Papua.

Dimana tercatat hingga November 2021, masih ada Rp 12 triliun yang nganggur di perbankan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved