Papua Terkini

Yanto Eluay: Status Politik Papua di NKRI Sudah Final, Jangan Buat Gerakan Tambahan!

Satu di antara tokoh adat di Kabupaten Jayapura yanto Eluay mengatan secara dejure, soal Papua sudah final di 1969.

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Ondofolo (kepala adat) Sentani, Yanto Eluay. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Satu di antara tokoh adat di Kabupaten Jayapura Yanto Eluay mengatan secara dejure, soal Papua sudah final di 1969.

Dikatakan, pada 1 Mei 1969 telah diputuskan dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), serta dicatat oleh PBB dan Pemerintah Republik Indonesia soal Papua.

Menurut Yanto, apa yang diperjuangkan Petisi Rakyat Papua (PRP) soal referendum itu sama dengan tidak memahami sejarah Papua dengan baik.

Baca juga: Yanto Eluay : Persoalan Papua Sudah Final sejak 1969

"Semua itu telah diputuskan oleh para tokoh Papua yang mewakili masyarakat adat sebagai anggota dewan musyawarah Pepera di tahun 1969 dan menyerahkan masyarakat serta wilayah adat meraka di Papua menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia," kata Yanto kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (2/6/2022).

Yanto yang merupakan anak dari mantan ketua Presidium Dewan Papua, Dortheys Hiyo Eluay memegaskan, siapapun dia tidak tidak dapat merubah semuanya.

 

 

"Saya tegaskan, yang mempunyai kewenangan untuk berbicara status politik Papua adalah tokoh adat karena merekalah sebagai pemilik hak wilayah dan masyarakat adat di Papua,” tegas Yanto.

“Saya sampaikan ini supaya jelas. Jadi siapapun dia yang masih membuat gerakan-gerakan Papua merdeka dan mau melepaskan Papua dari NKRI maka saya minta, kalau sebagai anak adat, tolong hargai apa yang telah dilakukan tokoh-tokoh adat pada 1969 silam.”

"Tidak boleh ada aksi di wilayah adat kami di Kabupaten Jayapura, dan bagi mahasiswa, intelektual, LMS, TPNPB OPM, dan lain sebagainya yang tidak mempunyai kapasitas adat, saya minta hentikan aksi-aksi tersebut, sebab kalian harus tau sejarah bahwa status Papua didalam NKRI sudah final," pungkasnya.

Baca juga: Ondofolo Sentani Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Adat Papua

Sekadar diketahui, sebelumnya PRP telah mengeluarkan pemberitahuan bahwa akan kembali menggelar aksi nasional penolakan Otsus jilid II dan DOB pada, Jumat (3/6/2022) mendatang.

Hal tersebut disampaikan, juru bicara (Jubir) Nasional PRP Jefry Wenda, Selasa (31/5/2022).

"Kami Petisi Rakyat Papua (PRP) mengeluarkan imbauan umum aksi nasional pada Jumat (3/6/2022), seluruh rakyat Papua bergerak. Segera cabut Otsus dan tolak pemekaran di seluruh tanah Papua," katanya.

Kata Jefry, aksi ini kembali digelar dengan melihat segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida di atas Tanah Papua.

Baca juga: Tokoh Presidium Dewan Papua Ini Tolak Aksi Penolakan DOB dan Otsus

Lebih lanjut, Jefry mengatakan, PRP juga menyerukan kepada seluruh rakyat Papua yang ada di West Papua dan Indonesia untuk segera melibatkan diri dalam aksi nasional ini.

Selain itu PRP juga mengimbau kepada saudara-saudari non-Papua (Amber) dari berbagai suku, Jawa, Madura, Batak, Toraja, Bugis, NTT dan suku-suku yang lain yang telah lama hidup di atas negeri tercinta West Papua dan telah menganggap diri bagian dari rakyat bangsa Papua untuk dapat berpartisipasi dalam rencana aksi serentak di seluruh tanah Papua.

Kepada kepala Kepolisian Republik Indonesia di Papua, baik Kapolda Papua, dan Kapolda Papua Barat untuk dapat mengawal jalanya aksi nasional tersebut dengan tertib, aman dan damai serta mendesak bahwa untuk tidak merespon aksi demonstrasi secara membabi-buta.

Ia menambahkan, Petisi Rakyat Papua bertanggungjawab atas semua rangkaian aksi nasional yang akan dilaksanakan pada 3 Juni 2022 nanti. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved