Papua Terkini

LBH Papua: Badan Intelijen Negara Tidak Punya Wewenang Beli Alutsista

Presiden Republik Indonesia segera audit Badan Intelijen Negara dan umumkan hasil audit BIN secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan publik.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Barat, Emanuel Gobay saat diwawancarai Tribun-Papua.com, Kamis (9/6/2022) Sore. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Laporan Reuters soal Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan pengadaan mortir dari Serbia untuk digunakan menyerang kelompok bersenjata di pegunungan Papua, mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyatakan, BIN tidak memiliki tugas membeli alutsista. 

"BIN tidak memiliki tugas membeli alutsista. Negara juga dilarang melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 di tanah Papua," kata Emanuel kepada Tribun-Papua.com, di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: BIN Diminta Buka Suara Terkait Isu Pengadaan Mortir, DPR: Tak Pernah Ada Laporan

Emanuel menjelaskan, sejak tahun 1951, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memiliki ketentuan melarang tindakan gelap terkait alutsista.

Baik memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Hal itu  diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

"Pada prakteknya apabila ditemukan, ada warga negara ataupun Recht Persoan (Badan Hukum) yang melakukan salah satu tindakan sebagaimana disebutkan di atas maka secara langsung akan disimpulkan sebagai tindakan yang melarang ketentuan," ujarnya. 

Kata Emanuel, bila terbukti, pelaku dikenai sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1), UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menurut Emauel, sudah banyak masyarakat sipil Papua diproses hukum terkait senjata api, baik yang terbukti atau menjadi korban kriminalisasi. 

"Sebagaimana yang dialami oleh Abet Telenggen yang dituntut dihukum penjara 1 tahun 6 bulan namun majelis hakim memutuskan bebas."

Baca juga: BIN Dilaporkan Beli Ribuan Mortir dari Serbia untuk Tumpas Kelompok Bersenjata di Papua

"Karena Abeth tidak tahu-menahu tentang transaksi uang yang dikirim itu digunakan untuk apa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor Perkara : 539/Pid.Sus/2021/PN Jap," katanya. 

Sebaliknya, pidana yang sama juga berlaku bagi aparat penegak hukum.

"Wajib diproses hukum dalam rangka menghindari adanya tindakan diskriminasi dalam penegakan hokum UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 demi mewujudkan prinsip persamaan di muka hukum," tegasnya.

Menurut Ego, sapaa akrabnya, setiap senjata kelas militer itu harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan, bukan untuk tujuan tempur.

"Kita perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kita akan memeriksa legalitasnya," ujarnya. 

Berdasarkan uraian panjang di atas maka Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) menegaskan :

Pertama, Presiden Republik Indonesia segera melakukan audit Badan Intelijen Negara dan umumkan hasil audit BIN secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan publik.

Baca juga: Anggota BIN Gadungan di Semarang Ditangkap, sempat Peras Pengusaha SPBU hingga Rp 22 Juta

Kedua, Perseiden Republik Indonesia segera perintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap dan memproses hukum Orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggara UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Ketiga, DPR RI segara memeriksa Badan Intelijen Negara (BIN) dan umumkan hasil pemeriksaan secara terbuka sesuai dengan asas keterbukaan publik;

Keempat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dilarang diskriminasi dalam penegakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved