Pemekaran Papua

Legislatif ini Sarankan Pemerintah Pusat Urus Keamanan Papua Sebelum Pemekaran

Menanggapi penolakan pemekaran, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan sebagian besar masyarakat menolak

Penulis: Stella Lauw | Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Stella Lauw
Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua, Yunus Wonda 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Stella Lauw

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menanggapi penolakan pemekaran, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan sebagian besar masyarakat menolak

Yunus berharap pemerintah pusat harus lebih fokus menyelesaikan persoalan keamanan di Papua.

Baca juga: Kunci (Chord) Gitar Lagu Betapa - Sheila On 7: Ku Masih Sembunyi di Balik Senyum Palsu

"Hampir semua kabupaten menolak dan ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI,"kata Yunus Wonda kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Jumat (10/6/2022)

"Pusat boleh memutuskan tetapi rakyat Papua menolak sampai hari ini dan keadaan di Papua masih belum aman untuk pemekaran,"ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, langkah yang harus diambil oleh pemerintah pusat adalah duduk dan membicarakan penyelesaian permasalahan keamanan.

Baca juga: Anies Baswedan Dilengserkan, Kans Anak Papua Ini Jadi Gubernur DKI Jakarta Justu Makin Terbuka Lebar

Lanjut dia,intinya Papua harus aman sebelum pemekaran dilakukan.

"Pemerintah pusat harus buat aman dan nyaman dengan hal itu maka pembangunan di Papua akan berjalan dengan baik. Masyarakat Papua akan menikmati,"katanya.

"Namun kalau kondisi seperti saat ini terus itu tidak bisa dengan penyelesaian konflik di papua dengan pemekaran,"ujarnya.

Menurut dia, bila pemekaran terjadi maka masyarakat Papua beranggapan kehidupan akan susah dan orang Papua bakal termarjinalkan dan tersisikan.

Baca juga: Timnas Indonesia Bakal Hadapi Yordania, 3 Masalah Ini Wajib Diselesaikan Shin Tae-yong

Ia melihat bahwa sampai hari ini sebagian besar masyarakat Papua itu menolak. Jadi tidak bisa dibilang segelintir atau sekelompok.

"Kemarin saya menerima aspirasi yang diajukan oleh DPR Jayawijaya, Tolikara, dan Mimika mereka menyampaikan aspirasi masyarakat kepada mereka serahkan kepada kami di DPR Papua untuk meneruskan." katanya

Yunus menyebut masyarakat Papua jumlah populasinya sudah sedikit di Indonesia maka negara harus melalukan proteksi dan perlindungan. Jangan memusnakan masyarakat Papua. Hal itu tidak boleh.

"Kalau ada yang bilang pemekaran, rakyat Papua sejahtera,itu omong kosong. Maka penyelesaian yang paling utama adalah menyelesaikan konflik di Papua selesai. Berikan kenyamanan kepada rakyat papua. Baru laksanakan pembangunan," katanya.

Baca juga: Niat Geser Jokowi, Deklarasi Eks Mendikbud Jadi Presiden RI Malah Diselidiki Polisi, Kok Bisa?

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved