Pemekaran Papua

Legislatif ini Sarankan Pemerintah Pusat Urus Keamanan Papua Sebelum Pemekaran

Menanggapi penolakan pemekaran, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan sebagian besar masyarakat menolak

Penulis: Arni Hisage | Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Stella Lauw
Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua, Yunus Wonda 

Ia menyarankan kepada DPR RI agar membuka mata hati melihat masalah dan kondisi Papua hari ini serta konflik yang sementara terjadi di wilayah paling timur itu.

"Untuk itu,Perwakilan Papua di DPR lihat rakyat yang memberikan aspirasi lihat kepentingan masyarakat jangan tendensi politik, kepentingan partai,"ujarnya.

Lanjut dia, berbicara pemekaran bukan soal pembangunan saja namun persoalan perlindungan proteksi orang Papua itu menjadi prioritas.

"Mau pemekaran banyak tapi tidak melihat kesejahteraan, lalu konflik terus terjadi tidak akan menyelesaiakan permasalahan di Papua," katanya.

Baca juga: Dikira Diculik, Siswi SMP di Palembang Ini Ternyata Naik Pesawat ke Solo demi Temui Pacar di Sragen

Lalu, kata dia, penambahan pasukanke Papua juga tidak akan menyelesaiakan masalah justru memperkeruh suasana.

Untuk itu, katanya, perlindungan dan proteksi terhadap orang Papua yang harus diperhatikan.

"Ekonomi dan proteksi orang Papua harus diangkat dan diwujudkan dengan membangun industri, pabrik dan investor harus didatangkan,"ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat harus melihat dengan hati jangan karena kepentingan politik dan lainnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved