Pemekaran Papua

Yunus Wonda: Negara Lebih Baik Urus Keamanan Papua Ketimbang Pemekaran

Pemerintah Pusat dan DPR RI diminta lebih fokus menyelesaikan persoalan gangguan keamanan di Papua, ketimbang pemekaran Daerah otonomi baru (DOB).

(KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI)
Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Pusat dan DPR RI diminta lebih fokus menyelesaikan persoalan gangguan keamanan di Papua, ketimbang pemekaran Daerah otonomi baru (DOB).

Sebab, sebagian besar masyarakat Papua menolak DOB.

Demikian disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda di Jayapura, Jumat (10/6/2022)

"Pusat boleh memutuskan tetapi rakyat Papua menolak sampai hari ini, dan keadaan di Papua masih belum aman untuk pemekaran," ujarnya kepada Tribun-Papua.com. 

Baca juga: Sebut Pemekaran Takkan Hentikan Aspirasi Papua Merdeka, FKUB: Yunus Wonda Jangan Abu-Abu di NKRI 

DPR Papua berharap Pemerintah Pusat mengambil langkah dialog, dengan mengajak semua pihak diskusi mencari solusi konflik di Bumi Cenderawasih.

Yunus menegaskan Papua harus aman sebelum pemekaran wilayah dilakukan.

"Pemerintah pusat harus buat aman dan nyaman, dengan hal itu maka pembangunan di Papua akan berjalan baik. Masyarakat Papua akan menikmatinya," pesannya.

"Namun kalau kondisi seperti ini terus, maka tidak bisa pemekaran dijadikan sebagai penyelesaian konflik."

Menurut Yunus, masyarakat Papua beranggapan kehidupan akan susah bahkan tersisihkan apabila pemekaran terjadi.

Yunus menyebut populasi masyarakat Papua sudah sedikit di Indonesia, maka negara harus melalukan perlindungan.

"Kalau ada yang bilang jika pemekaran, maka rakyat Papua sejahtera, itu omong kosong. Maka penyelesaian yang paling utama adalah menyelesaikan konflik di Papua selesai. Berikan kenyamanan kepada rakyat papua. Baru laksanakan pembangunan," katanya.

Baca juga: MRP: Pemerintah Papua Harus Serius Perhatikan Daerah Konflik

Semestinya, kata Yunus, pemerintah pusat harus peka karena masyarakat justru menolak pemekaran, dan tak bisa dipaksakan. 

Pemerintah Pusat juga diminta harus serius membangun Papua

"Misalnya membangun industri di Papua, sehingga anak-anak Papua tidak menjadi pengangguran, ada lapangan pekerjaan buat mereka," jelasnya. 

Namun, kata Yunus, hal-hal besar itu harus ditarik ke pusat, seperti pembangunan smelter yang diharapkan dibangun di Papua, namun kenyataannya justru dibangun di Gresik, Jawa Timur. 

Baca juga: Majelis Rakyat Papua: Tolak Pemekaran Wilayah karena Dilakukan Jakarta Sepihak

"Pemerintah harus berpikir bahwa bukan masalah pemekaran membuat orang Papua sejahtera, bukan masalah itu," jelasnya. 

Dikatakannya, orang Papua sudah sadar menolak DOB, sehingga mereka melakukan demo, lantaran untuk menyelamatkan orang Papua. (*)

 

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved