Pesan Khusus Pendeta Alberth kepada Pemimpin di Papua: Harus Mendasari Kebijakan secara Spiritual

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Tokoh Agama, Pendeta Alberth Yoku mengatakan sebagai orang  beragama para pemimpin dalam kepentingan, kesejahteraan, dan kemajuan hidup manusia semangat spiritual harus mendasari kebijakan daerah.

• Ketua MUI Papua, KH Syaiful Islami Al-Payage Minta Tokoh Agama Bijak Sikapi DOB

Rapat khusus percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat Papua di Kabupaten Jayapura di hadiri oleh Tokoh Agama, Adat, Pemuda, Perempuan di Wilayah Adat Tabi, Saireri, Lapago, Mepago, dan Anim Ha.

"Saya perhatikan dari sisi perwakilan pemerintah daerah yang sudah hadir, pikiran mereka sangat baik bahwa pemekaran kabupaten dulu, telah membawa cukup banyak kemajuan, "ujarnya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (10/6/2022).

Ia melanjutkan baik fasilitas transportasi maupun peningkatan sumber daya manusia.

• Alasan 5 Wilayah Adat di Papua Sepakat Mendukung Pemekaran: DOB Itu Rahmat yang Harus Disyukuri

"Harus ada penjelasan yang baik kepada masyarakat yang belum mau menerima Daerah Otonomi Baru (DOB) itu harus disampaikan, "katanya.

Menurutnya, bersama pejabat dan dengan tokoh lain telah memutuskan bahwa keputusan pemerintah pusat untuk membangun Papua merupakan hal yang baik.

Lanjutnya, Orang Asli Papua (OAP) harus menyatukan persepsi dan saling memberikan pengertian  dalam dinamika demokrasi.

• Ini Alasan Bupati Mamberamo Raya, John Tabo Dukung DOB Papua: Pemerintah Beri Hak Sulung

"Pro dan kontra wajar tetapi hal-hal yang mendasar dari sejarah perubahan telah terjadi adanya otonomi tersebut, lebih memicu kemajuan pada wilayah adat di daerah," ujarnya.

Dalam rapat khusus tersebut, Pendeta Alberth mengatakan secara bersama telah memutuskan bahwa wilayah pemekaran ini harus diproteksi dengan aturan khusus.

Lanjut Dia, penerima jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI  harus berpihak kepada orang asli Papua (OAP).

• Ini Seruan Menohok Dewan Adat Papua kepada OAP: Harus Cerdas Melihat Rencana DOB Papua

"Kegiatan politik lainnya, pejabat daerah pada wilayah pemekaran juga diberi kesempatan kepada keterwakilan DPD RI dan DPR RI," katanya.

Ia menyebutkan peserta yang hadir secara langsung yaitu kepala daerah Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Raya.

Juga secara daring (dalam jaringan) wilayah adat Saireri dan Anim Ha, sehingga secara langsung representasi di dalam memberi input bagi rapat khusus yaitu 100 persen keterwakilan. (*)