Pemekaran Papua

Dukung DOB, Bupati Intan Jaya Usulkan Nabire Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Natalis Tabuni mendukung pemekaran DOB Papua dan menurutnya yang pantas menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Nabire

Penulis: Stella Lauw | Editor: Musa Abubar
Tribun-Papua.com/Stella Lauw
Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Stella Lauw

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan menurutnya yang pantas menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Nabire

"Saya secara pribadi kalau bisa minta, saya minta di Nabire, alasannya pemekaran dengan mempercepat pembangunan, rentan kendali pelayanan masyarakat untuk dekat lagi dan peningkatan perekonomian serta infrastruktur,"kata Bupati Natalis kepada awak media di Jayapura, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Bek Muda Persipura Susul Eduard Ivakdalam ke Persewar Waropen

Natalis menyebut, lantaran Nabire sudah lama dimekarkan menjadi enam kabupaten namun masih lambat bergerak.

"Maka bila dijadikan provinsi di situ untuk mendongkrak pembangunan disana,"ujarnya.

Sementara Kabupaten Timika, kata dia, tanpa dijadikan provinsi pun akan tetap maju lantaran kota industri.

Baca juga: Diduga Dikhianati Pacar, Seorang Pemuda di Timika Gantung Diri Hingga Tewas

"Kita masih ingat pengalaman pemekaran Papua Barat, tarik menarik antara Manokwari dan Sorong, sehingga Manokwari memilih menjadi ibu kota provinsi dan Sorong kotamadya,"katanya

Hal serupa, menurut Bupati Natalis, bisa diterapkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Timika.

Baca juga: Geser Lutfi, Ketua Umum PAN Diminta Mundur dari Kabinet Jokowi dalam 100 Hari ke Depan, Kenapa?

Bupati Natalis juga mengaku sudah menandatangani deklarasi untuk pemekaran DOB di Wilayah Mepago bersama para bupati lainnya.

"Sikap saya belum berubah. Saya tetap mendukung pemekaran daerah baru dalam hal ini Provinsi Papua Tengah,"ujarnya.

Baca juga: Kabar Gembira, Tahun Ini SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke Resmi Dibuka

Lanjut dia, sementara pro kontra di masyarakat mengenai penetapan provinsi itu akan ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat dan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ibu kota provinsi, tapi yang berhak tentukan itu negara dan ada perhitungan-perhitungan tertentu,"katanya.

Baca juga: IHSG Kembali Menguat di Level 7.000-an, BEI Papua: Lampaui Titik Tertinggi pada 2020

Dia menambahkan, menambahkan secara variabel dan perhitungan kedepan yang menentukan adalah Pemerintah Pusat.

"Yang jelas dalam studi dengan UGM, pemekaran dari tinjauan negara layak satu Timika dan kedua Nabire,"tambah dia. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved