Nasional

Geser Lutfi, Ketua Umum PAN Diminta Mundur dari Kabinet Jokowi dalam 100 Hari ke Depan, Kenapa?

Diketahui, Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi Menteri Perdagangan di Istana Negara Rabu (15/6/2022).

Biro Pers Sekretariat Presiden
Saat Presiden Joko Widodo berjalan kaki bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menuju Istana Negara dalam rangka pelantikan menteri dan wakil menteri, satu di antara pelantikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengatasi persoalan minyak goreng dan meningkatkan kinerja ekspor dalam 100 hari ke depan.

"Perlu dilihat, bagaimana 100 hari ke depan Zulhas bisa membuktikan kepada publik, bahwa pos Mendag bukan hanya titipan politik atau politis tapi juga memang diisi orang tepat, kalau tidak sebaiknya mundur," kata Bhima Rabu (15/6/2022).

Diketahui, Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjadi Menteri Perdagangan di Istana Negara bersama 4 pejabat menteri dan wakil menteri lainnya, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: RESMI: Jokowi Geser Jabatan John Wempi Wetipo dari Wamen PUPR jadi Wakil Mendagri, Ini Sosoknya

Bhima mengaku sedikit kecewa atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Perdagangan dari kalangan orang politik.

Terlebih bidang tersebut yang saat ini paling disorot kinerjanya dan memiliki pekerjaan rumah segudang.

"Tantangan ke depan bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri tapi juga meningkatkan ekspor dan juga bagaimana perdagangan, bisa berkoordinasi dengan sektoral lainnya, tapi sekarang diisi dari Ketum Parpol bukan berasal dari profesional," paparnya.

"Kita kasih waktu 100 hari ke depan, kalau ini memang dari pilihan Presiden, apakah persoalan yang paling sederhana yaitu minyak goreng secara nasional harga bisa turun sesuai harga eceran tertinggi, rantai diatribusinya bisa dibenahi," sambung Bhima.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Lantik Putra Terbaik Papua Jadi Wakil Mendagri

Selain itu, Bhima pun meminta Zulkifli Hasan dapat menggenjot kinerja ekspor lebih berkualitas di tengah tekanan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan juga kondisi fluktuatif secara global.

"Jadi bukan sekadar neraca perdagangannya gemuk ekspor komoditas, tapi juga ekspor yang bernilai tambah, atau ekspor barang produksi," ucap Bhima.

Tiga Pekerjaan Rumah Krusial

Ada tiga pekerjaan rumah krusial dan menyangkut hajat hidup rakyat yang harus segera diselesaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menguraikan, pertama, krisis minyak goreng yang belum usai sejak tahun lalu hingga saat ini.

Menurutnya, harga minyak goreng curah sampai saat ini masih bertengger diangka Rp 18.100 per liter, jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah juga belum melaksanakan audit terhadap produsen CPO dan minyak goreng sebagai dasar perijinan ekspor. Kami minta hasilnya juga diumumkan secara terbuka,” kata Amin, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Prabowo dan Anies Dilengserkan, Sosok Ini Pasti Geser Jokowi dari Kursi Presiden, Kok PDIP Sirik?

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved