Papua Barat Terkini

Kantor KPU Fakfak Digeledah, 50 Dokumen LPJ Dana Hibah Pilkada Disita Kejaksaan: Indikasi Korupsi

Kasi Intelijen Kejari Fakfak, Pirly M Momongan, mengatakan ada indikasi korupsi pada dana hibah yang diserahkan pemerintah setempat kepada KPU Fakfak.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Sekertaris KPU Fakfak mendampingi tim kejaksaan negeri Fakfak saat melakukan penggeledahan , Kamis (16/6)(Dokumentasi Kasi Intel Kejaksaan fakfak) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Ruang bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, digeledah pada Kamis (16/6/2022).

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Fakfak menyita 50 dokumen terkait Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Daerah kepada KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Kasi Intelijen Kejari Fakfak, Pirly M Momongan, mengatakan ada indikasi korupsi pada dana hibah yang diserahkan pemerintah setempat kepada KPU Kabupaten Fakfak.

"Dana hibah yang diberikan kepada KPU sekitar Rp 40 Miliar ada indikasi korupsi, sehingga kita melakukan penggeledahan di ruangan bendahara dan media center KPU Fakfak tadi," kata Pirly, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis.

Baca juga: Satu Tungku Tiga Batu, Perekat Perbedaan dan Dasar Hidup Warga Fakfak

Dia mengatakan, upaya penggeledahan dilakukan dalam rangka mengumpulkan barang bukti untuk menentukan tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana hibah Pilkada 20022. 

Tim kejaksaan, menurut Pirly, juga telah memeriksa bendahara KPU Fakfak pada Rabu (15/6/2022).

"Tidak menutup kemungkinan semua pihak akan kita panggil untuk diperiksa, termasuk komisioner KPU," tuturnya.

Sementara Sekertaris KPU Fakfak, Mohamad Iksan Payapo secara terpisah membenarkan bahwa tim kejaksaan telah mendatangi dan menggeledah kantor KPU Fakfak. 

"Iya benar tadi tim Kejari Fakfak datang dan menggeledah, kemudian menyita sekitar 50 dokumen," ucap Iksan.

Dia mengatakan, KPU secara kelembagaan tetap menjunjung tinggi asas hukum terkait penggeledahan tersebut. "Kita menjunjung asas hukum di negeri ini," ucapnya.

Meski demikian, Iksan menuturkan, terdapat dokumen yang tidak dapat dipenuhi saat ada permintaan dokumen tertentu oleh penyidik. Ia membantah KPU Fakfak tidak kooperatif.

Hal itu terjadi lantaran sebelumnya sudah ada pemeriksaan internal KPU oleh tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Fakfak. 

Baca juga: Marak Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Papua Barat, Begini Tanggapan Paulus Waterpauw

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa aparat penegak hukum harus menunggu hasil audit dari APIP ketika prosesnya berjalan bersamaan. 

"Intinya proses yang dilakukan di tingkat APIP dalam melakukan audit, maka aparat penegak hukum mestinya sama-sama menunggu hasil audit APIP," kata Iksan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ruang Bendahara KPU Kabupaten Fakfak Digeledah Kejaksaan, 50 Dokumen LPJ Dana Hibah Pilkada Disita",

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved