Atasi Maraknya Aktivitas Penambangan Emas Ilegal, Pj Gubernur Papua Barat Bentuk Satgas

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tambang Emas.

Istimewa
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tambang Emas. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah kawasan di Papua Barat menjadi perhatian Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Diketahui, aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak hingga saat ini diketahui masih berlangsung.

Selain dinikmati penambang, emas di dua kawasan tersebut selama ini terindikasi turut dinikmati segelintir oknum yang memanfaatkan tanah dan masyarakat lokal.

Untuk menangani maslaah tersbeut, Waterpauw bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tambang Emas.

Baca juga: Polisi Tangkap Puluhan Pekerja Tambang Emas Ilegal di Manokwari, 31 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

"Kita akan lakukan langkah-langkah yaitu membentuk satuan tugas yang nanti didasari satuan tugas yang ada di pusat," kata Waterpauw, Kamis (16/6/2022).

Adapun, Waterpauw meminta agar aktivitas penambangan dihentikan karena penggunaan eskavator dilarang.

"Penggunaan alat berat di lokasi tambang sama sekali dilarang," ucapnya.

Waterpauw juga berencana mengundang para pemilik hak wilayat agar duduk bersama membicarakan persoalan tersebut.

"Mari orangtua semua, bapak-bapak yang punya hak wilayat, kita undang ketemu di mana yang kita sepakati lalu bicara bersama," katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tornagogo Sihombing melalui sambungan telpon kepada wartawan mengatakan, masih menunggu ketentuan teknis terkait keberadaan satgas tersebut.

Baca juga: Marak Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Papua Barat, Begini Tanggapan Paulus Waterpauw

"Itu nanti kita masih tunggu dari penjabat gubernur, kita serahkan pada pemerintah," tuturnya.

"Kami dalam aspek penegakan hukum, kami sudah jalan. Tapi aspek lain juga harus ikut berjalan Pemerintah Papua Barat, Pemda Manokwari, juga Pemda Pegaf," imbuhnya.

Tornagogo menegaskan tidak tebang pilih terkait penindakan terhadap penambangan emas ilegal.

"Jadi tidak ada pilih kasih, bahkan sebelumnya kita sudah berjalan di tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 serta 2020. Tahun 2021 tidak, tetapi 2022 kita jalan, itu kan komitmen," jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pj Gubernur Papua Barat Bentuk Satgas Penanganan Tambang Emas

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved