Beredar Surat Penetapan Tersangka Nikita Mirzani, Pihak Polresta Serang Kota Buka Suara

Polisi mengklarifikasi beredarnya surat penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra.

(Warta Kota/Arie Puji Waluyo)
Nikita Mirzani - Polisi mengklarifikasi beredarnya surat penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Surat penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka atas kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra beredar di media sosial.

Surat ketetapan yang beredar itu bernomor S.Tap/56/VI/RES.2.5./2022/Reskrim tentang Penentuan Status Tersangka tertanggal 13 Juni 2022.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Waka Polresta Serang Kota, AKBP Wahyu Imam memberikan klarifikasi.

Baca juga: Ingin Bertemu dengan Dito Mahendra, Nikita Mirzani: Kok Kayaknya Dia Ada Dendam Pribadi Sama Saya

"Kami memonitor adanya dokumen yang beredar di media sosial tentang status saudari NM sebagai tersangka," kata Wahyu kepada wartawan, Jumat (17/6/2022).

Polresta Serang Kota menegaskan bahwa Nikita Mirzani belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami menjawab bahwa saudari NM belum kami tetapkan sebagai tersangka sesuai dengan press conference yang kami lakukan Rabu 15 juni 2022 lalu," kata Wahyu.

Pihak kepolisian akan melakukan penyidikan terkait kebocoran dokumen surat penetapan tersangka Nikita Mirzani.

Baca juga: Ngaku Tak Kenal, Nikita Mirzani Ungkap Masalah yang Buatnya Dilaporkan oleh Dito Mahendra

"Kedua, walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut akan kami lakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut," kata Wahyu.

Sebagai informasi, surat penetapan tersangka yang beredar itu ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polresta Serang Kota AKP David Adhi Kusuma dengan dicap basah.

Dalam surat tersebut tertuang bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau penistaan dengan tulisan sebagai dimaksud pasal 311 KUHPidana.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved