Korupsi di Papua

Diduga Korupsi Dana Hibah Rp40 M, Dua Bendahara KPU Fakfak Diperiksa: 50 Dokumen Disita

Mereka diperiksa terkait dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Fakfak tahun 2020.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Sekertaris KPU Fakfak mendampingi tim kejaksaan negeri Fakfak saat melakukan penggeledahan , Kamis (16/6)(Dokumentasi Kasi Intel Kejaksaan fakfak) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Dua bendahara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Fakfak menjalani pemeriksaaan pasca-ditahan Kejaksaan Negeri Fakfak, Papua Barat.

Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi dana hibah dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Fakfak tahun 2020.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Fakfak, Pirly M Momongan, mengtakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keduanya.

"Setelah bendahara APBD diperiksa, kemarin Jumat (17/6/2022), kami memanggil bendahara APBN di KPU Fakfak berinisial YCN untuk diperiksa," katanya  melalui sambungan telepon, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Kantor KPU Fakfak Digeledah, 50 Dokumen LPJ Dana Hibah Pilkada Disita Kejaksaan: Indikasi Korupsi

Selain itu, pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan sekertaris KPU Fakfak.

"Kita sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan sekretaris, namun yang bersangkutan beralasan bahwa masih berobat di Manokwari karena sakit," jelasnya.

"Kita akan jadwalkan ulang terkait pemanggilan mantan sekertaris juga kemungkinan komisioner KPU," ucapnya.

Pirly menegaskan, penyitaan dokumen yang dilakukan tim penyidik kejaksaan pada pekan lalu, karena sebelumnya pihak KPU tidak kooperatif.

"Kami sudah berupaya meminta dokumen LPj hibah Pilkada dua kali, namun bendahara KPU tidak kooperatif sehingga upaya terakhir dilakukan penggeledahan," jelasnya.

Pirly mengatakan, pihaknya akan meminta auditor untuk melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian negara.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved