Pemekaran Papua
Dua Bupati Ini Adu Argumen Soal Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Ahmad: Segera Berunding
Perdebatan penentuan ibu kota Provinsi Papua mewarnai rapat panja komisi II DPR RI bersama pemerintah kabupaten/kota di Papua
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Musa Abubar
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Perdebatan penentuan ibu kota Provinsi Papua mewarnai rapat panja komisi II DPR RI bersama pemerintah kabupaten/kota di Papua
Rapat tersebut berlangung di Hotel Horison Kotaraja, Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (25/6/2022).
Baca juga: Spei Yan Bidana, Bupati Pegubin Kontroversial: Dulu Dukung Pemekaran Papua, Kini Bikin Geger DPR
Sempat terjadi adu argument antara Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan Bupati Nabire Mesak Magai.
Namun, hal itu tidak berlangsung lama, seketika dipotong oleh Moderator Anggota DPR RI Komarudin Watubun.
Pada kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli mengatakan, dalam pertemuan kali ini pihaknya menemukan masalah yakni terkait tarik ulur ibu kota Provinsi Papua tengah.
Baca juga: Sekitar 600 Personel Disiagakan untuk Amankan Indonesia International Marathon 2022
"Pertemuan ini masalah yang kami temukan di Papua Tengah terkait masalah ibu kota antara Mimika dan Nabire,"kata Ahmad kepada awak media, Sabtu.
Lanjut dia, pihaknya mendorong agar segera menyelesaikan secara baik.
Baca juga: Panja Komisi II DPR RI Tiba di Jayapura, Ahmad Doli: Kami Hadir untuk Matangkan Aspirasi
"Kita mendorong agar terjadi musyawarah mufakat antara mereka, agar jangan terbelah,"ujarnya.
Menurut Ahmad, sebaiknya berunding untuk memperoleh hasil yang bisa diterima dari kedua kabupaten.
"Misalnya ada 8 bupati mewakili masyarakatnya masing-masing, kemudian bisa berunding untuk mencapai kesepakatan, maka itu sangat baik sekali,"tambah dia. (*)
