Ancaman Bupati Nabire, Mesak Magai soal Ibu Kota Papua Tengah: Kalau Tidak, Kami Gabung ke Saireri

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan Kabupaten Nabire harus menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, bahkan Kantor Gubernur Persiapan telah disiapkan.

Hal itu disampaikan Mesak, saat dihubungi dari Jayapura melalui sambungan telepon seluler, Senin (27/6/2022).

• Kantor Gubernur Disiapkan, Warga Minta Ibu Kota Provinsi Papua Tengah Hasil DOB di Nabire

"Kami tegaskan, Provinsi Papua Tengah beribukota di Nabire, itu harus jadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar, kalau tidak kita gabung Saireri saja," katanya.

Mesak menyebutkan, Provinsi Papua Tengah layak memiliki ibu kota di Nabire, karena secara kultural, historis pemekaran, dan kesiapan infrastruktur, Nabire telah layak.

"Kita punya bandara yang memadai, jalan yang baik, aksesibilitas kita sudah terjangkau untuk daerah-daerah hinterland," sebutnya.

Sementara itu, Nabire mempunyai kondisi yang aman, dan nyaman dibandingkan Timika karena situasi kondusif yang bisa dilihat selama ini.

• Harga Mati, Ibu Kota Papua Tengah di Mimika, Eltinus Omaleng: Saya Sudah Siapkan Rp 2 Triliun

"Untuk Kantor Gubernur Papua Tengah kita sudah siapkan, pembebasan lahan juga sudah beres, dan ini bentuk kesiapan masyarakat Nabire untuk membuka diri terhadap pemekaran," celutuknya.

Lebih jauh, Mesak menjelaskan dengan adanya pemekaran Papua menjadi 3 provinsi baru, maka Mesak meyakini akan dapat mengatasi jumlah pengangguran, SDM, kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan lainnya akan semakin baik," yakin Mesak.

• Pasca-adu Argumen Eltinus Omaleng dan Mesak Magai, Komisi II DPR RI: Ayo Musyawarah Mufakat!

Selain itu, figur potensial kepala daerah di Papua menurutnya juga sudah banyak, maka semua perlu mendapatkan kesempatan yang lebih luas sehingga tidak terjadi kecemburuan antar sesama.

Mesak menegaskan dirinya mendukung penuh DOB Papua, lantaran telah mengikuti perjalanan carut marut Otsus jilid II yang ujung-ujungnya keputusan tersebut, akan pasti dilakukan Pemerintah Pusat. (*)