Info Jayapura

Ini Alasan Pemkab Jayapura Evaluasi Izin Pembukaan Lahan Kelapa Sawit PT PNM

Saya tidak pernah tahu ada dokomen perusahaan hutan, dari realisasi hutan awal masuk sehingga realisasi pembayaran sampai ada pembongkaran hutan

Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
PERTEMUAN - Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama masyarakat adat Grime dan Nawa lakukan evaluasi perijinan usaha perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri terhadap pembukaan lahan seluas 70 hektare. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama masyarakat adat Grime dan Nawa melakukan evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri yang melakukan pembukaan lahan seluas 70 hektare.

Pasca-aduan Masyarakat Soal Aktivitas Perusanaan Kelapa Sawit, Pemkab Jayapura Adakan Pertemuan

Pertemuan yang dpimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo itu juga dihadiri Ketua Organisasi Perempuan Namblong, Ondoafi Marga Tecuari, Yayasan Pusaka, LSM Jerat Papua, Green Peace Indonesia, Yayasan Walhi, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

Pertemuan tersebut menindaklanjuti penolakan warga terhadap pembukaan hutan oleh PT Permata Nusa Mandiri seluas 70 hektare dari rencana awal pembukaan hutan seluas 30.920 hektare di sekitar Gunung Keramat Sumtre dan Wange, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura.

"Saya tidak pernah tahu ada dokomen perusahaan hutan, dari realisasi hutan awal masuk sehingga realisasi pembayaran sampai ada pembongkaran hutan," ujar Ondoafi Marga Tecuari, Abner Tecuari, di Kantor Bupati, Gunung Merah, Rabu (29/6/2022).

Presiden Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku, Pengusaha Kelapa Sawit Meringis?

Abner mengatakan, pihaknya telah memanggil perusahaan untuk melihat dokumen tersebut, namun yang bersangkutan mangkir.

Lebih lanjut dia mengatakan, perusahaan juga tidak pernah membuat pertemuan adat dan selalu menghindar hingga saat ini.

"Siapa yang yang lepas hutan sehingga pemerintah mengeluarkan HGU. Pelepasan adat ditunjukkan kepada kami agar kami tahu, siapa yang menandatangani sehingga tanah dilepaskan ke perusahaan," ujarnya.

2 Perusahaan Kelapa Sawit di Papua Barat Raih Sertifikat RSOP

Masyarakat di Lembah Grime dan Nawa tidak menyetujui kepala sawit karena tidak pernah hidup turun temurun dari hasil kelapa sawit dan tidak ada perusahaan kelapa sawit yang mensejahterahkan masyarakat.

Sementara itu, Koalisi Lembah Grime dan Nawa melalui Yayasan Pusaka, Tigor Hutapea mengatakan telah membuat Koalisi Paper terkait catatan kritis kondisi yang dialami masyarakat atas kehadiran PT. Permata Nusa Mandiri (PNM) tidak mengkaji secara hukum tetapi juga masalah sosial di masyarakat.

Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua dan Papua Barat Dievaluasi, Banyak Ditemukan Masalah

Berikut tujuh temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PNM:

1. Izin lokasi diperoleh berdasarkan keputusan masyarakat tapi sejak awal tidak ada, dalam undang-undang otonomi khusus (otsus) sebelum ada penerbitan izin harus ada persetujuan masyarakat (Masyarakat yang dilibatkan justru tidak punya hak).

2. Perizinan usaha bertentangan dengan perlindungan hutan adat, pemkab sudah menegeluarkan keputusan terkait wilayah Namlong, (hutan adat tumpang tindih dengan izin usaha). 

Korindo, Perusahaan Kelapa Sawit dan Kayu Dikeluarkan dari Forest Stewardship Council

3. Izin lokasinya sudah habis, diterbitkan pada 2014 dan hanya berlaku tiga tahun tetapi tidak ada evaluasi atau pencabutan izin usaha.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved