Kritik Aturan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina, PKS: Penggunaan HP saat Isi BBM Kan Dilarang

Jubir PKS Pipin Sopian meminta PT Pertamina mencabut aturan pembelian pertalite dan solar wajib menggunakan aplikasi MyPertamina, Rabu (29/6/2022).

(KOMPAS.com/Devina Halim)
Jubir PKS, Pipin Sopian, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018) - Jubir PKS Pipin Sopian meminta PT Pertamina mencabut aturan pembelian pertalite dan solar wajib menggunakan aplikasi MyPertamina, Rabu (29/6/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Kebijakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni pertalite dan solar wajib menggunakan aplikasi MyPertamina yang dikeluarkan PT Pertamina disorot oleh sejumlah pihak.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian menilai aturan pembeliaan pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru.

Ia pun meminta PT Pertamina mencabut kebijakan pembeliaan pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina dicabut.

Petugas saat mengisi BBM mobil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2018). Saat ini sebanyak 60 terminal BBM Pertamina telah menyalurkan Biodiesel 20 persen atau B20 untuk PSO (Public Service Obligation/Subsidi).
Petugas saat mengisi BBM mobil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2018). Saat ini sebanyak 60 terminal BBM Pertamina telah menyalurkan Biodiesel 20 persen atau B20 untuk PSO (Public Service Obligation/Subsidi). (Tribunnews/Jeprima)

Baca juga: Curhat Sopir Truk Terkait Kelangkaan BBM: Kami Antre Sejak Pukul 03.00 WIT hanya Dapat 40 Liter

"Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Kebijakan ini harus dicabut," kata Pipin dalam siaran pers, Rabu (29/6/2022).

Pipin berpendapat, aturan ini tidak adil karena tidak semua masyarakat memiliki telepon genggam, kuota data yang memadai, dan kondisi jaringan internet yang bagus di setiap daerah.

Selain itu, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi telepon genggam terbaru.

“Bagi masyarakat yang sudah berumur dan pendidikan rendah bisa dipastikan akan menghadapi kesulitan ketika akan membeli bahan bakar Pertalite," ujar Pipin

Baca juga: 4 Penimbun Solar di Jayapura Ditangkap, Polda Papua: Modusnya Mengisi BBM Secara Berulang

Pipin juga menilai kebijakan ini dapat membahayakan keselamatan masyarakat karena mereka harus menggunakan telepon genggam saat mengisi bahan bakar.

"Penggunaan HP saat pengisian BBM kan sudah dilarang, itu sudah ada aturannya. Kok malah mau dibolehkan. Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya," kata dia.

Di samping itu, ia berpandangan, kebijakan ini dibuat pemerintah untuk mulai mengurangi distribusi Pertalite di tengah-tengah masyarakat.

“Artinya masyarakat didorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar,” ujar Pipin.

Pipin berpendapat, jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran cukup dibuat aturan dan sanksi jelas.

Baca juga: Penimbun BBM Siap-siap Ditindak, Polisi Kawal Ketat Pengisisian BBM di SPBU Jayapura

"Misalnya mobil cc di atas 1500 dilarang menggunakan pertalite, di bawah 1500 cc boleh menggunakan pertalite. Begitu juga motor di atas 125 cc dilarang, motor dibawah 125 cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas," ujar dia.

PT Pertamina akan melakukan uji coba awal penggunaan MyPertamina untuk membeli Pertalite dan Solar mulai 1 Juli 2022.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved