Pemekaran Papua

Wajib Dengarkan Suara Rakyat, Bupati Diminta Tak Seenaknya Bawa Puncak Jaya ke Provinsi Papua Tengah

DPRD Kabupaten Puncak Jaya mempertanyakan sikap Bupati yang mensepakati PUncak Jaya masuk di Provinsi Papua Tengah hasil pemekaran.

Editor: Roy Ratumakin
Istimewa
Ketua DPC Demokrat Puncak Jaya, Julian Yumin Wonda mempertanyakan sikap Bupati Puncak Jaya yang relatif seenaknya membawa dan mengusulkan Kabupaten Puncak Jaya bergabung dalam calon Provinsi Papua Tengah, tanpa melihat kondisi topografi daerah, masyarakat dan rentang pelayanan. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Komisi II DPR RI telah membentuk tiga panitia kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan usulan pemekaran di tiga daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua.

Tiga provinsi haril pemekaran tersebut yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Bahkan, dijadwalkan keputusan mengenai pemekaran tiga provinsi baru dilakukan pada 30 Juni 2022.

Satu di antara daerah yang bakal masuk menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah yakni Kabupaten Puncak Jaya.

Baca juga: Nabire Bakal jadi Ibu Kota DOB Papua Tengah, Mesak Magai Klaim Siapkan Kantor Gubernur Sementara

Sikap pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebenarnya masuk dalam wilayah Adat Lapago dan justru memilih bergabung dengan rencana DOB Provinsi Papua Tengah, mendapat sorotan dari sejumlah tokoh intelektual setempat.

Ketua DPC Demokrat Puncak Jaya, Julian Yumin Wonda mempertanyakan sikap Bupati Puncak Jaya yang relatif seenaknya membawa dan mengusulkan daerah dengan ibu kota di Mulia itu bergabung dalam calon Provinsi Papua Tengah, tanpa melihat kondisi topografi daerah, masyarakat dan rentang pelayanan.

 

 

“Pada dasarnya kami mendukung DOB, mengakui sebagai anak adat sangat memahami dan tidak pernah melupakan bahwa Kabupaten Puncak Jaya adalah pemekaran dari kabupaten Paniai. Namun, kelak jika sudah terjadi pemekaran, Puncak Jaya ini lebih dekat dengan Pegunungan Tengah daripada provinsi Papua Tengah,” kata Yumin, Rabu (29/6/2022).

Dikatakan, tidak salah jika Pemkab dalam hal ini Bupati Puncak Jaya ingin membawa daerah ini masuk ke Papua Tengah. Tetapi, dari sisi aturan jangan juga melupakan aspirasi dan bertanya pada masyarakat.

“Kalau tidak mau bertanya pada masyarakat, koordinasilah pada perwakilan mereka di DPRD. Ini DPRD juga tidak diberi kesempatan mengeluarkan sikap mereka apakah kabupaten Puncak Jaya ini masuk ke Provinsi Papua Tengah atau Pegunungan Tengah. Itu harus tanyakan dulu,” ujarnya.

“Kenapa DPRD Puncak jaya tidak menyuarakan itu. Kenapa Bupati Puncak Jaya tidak bertanya ke masyarakat atau DPRD. DPRD itu jangan dijadikan seolah-olah ajudan atau staf.”

Baca juga: Bupati, Mathius Awoitauw Minta Masyarakat Tak Konvoi saat Pengesahan RUU 3 Provinsi DOB Papua

“Ingat DPRD itu perwakilan rakyat yang ada disana harus tanyakan dulu. Itu kami tegas. Aspirasi dari masyarakat soal mau ke Papua Tengah atau Pegunungan Tengah itu harus ditampung di DPRD lalu ajukan ke Bupati dan diteruskan,” sambunganya.

Atau, kata Yumin, aspirasi tersebut sudah diputuskan oleh sidang DPRD dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved