Pemekaran Papua

Menjelang Pengesahan DOB, Pemuda Adat Tetap Menolak Nabire Menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

Pemda Timika bertemu dengan Asosiasi Bupati Tabi Saireri, mereka sudah jelaskan bahwa ekonomi mereka surplus Rp 600 miliar

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: M Choiruman
ISTIMEWA
PEMEKARAN PAPUA - Potret Tugu Selamat Datang di Kabupaten Nabire, Provinsi apua, yang berdekatan dengan Bandara Douw Aturure, Kamis (30/6/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menjelang pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) DOB Papua, Ketua Pemuda Adat Wilayah II Saireri, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Ali Kabiay tetap menolak keras Nabire dijadikan ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Ini Alasan LMA Nabire Tolak ‘Kota Jeruk’ Jadi Ibu Kota Papua Tengah

Hal itu disampaikannya secara khusus kepada Tribun-Papua.com, Kamis (30/6/2022) pagi di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

"Sejak ada wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah, kami sebagai pemuda asli Nabire, menolak keras wilayah kami dijadikan ibu kota," tegasnya.

Lebih lanjut Ali menjelaskan, melihat peta Papua secara geografis, Nabire berada di wilayah pesisir dan batasnya ada di kilometer 100.

BREAKING NEWS: Nabire, Merauke dan Jayawijaya Ditetapkan jadi Ibu Kota Provinsi DOB Papua

"Itu menurut cerita orangtua kami, dan secara fiskal untuk pembentukan ibu kota Papua Tengah, kami melihat Timika lebih siap," tandasnya.

Hal tersebut menurut pihaknya, karena Timika juga tuan rumah PON XX 2022 yang digelar 2021 lalu. Karena memiliki Venue-venue berkualitas yang menjadikan kota dolar itu layak menjadi ibu kota Papua Tengah.

"Secara fiskal pula, saat ini negara masih berada dalam tahapan pemulihan ekonomi nasional dan global, ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," katanya.

Ancaman Bupati Nabire, Mesak Magai soal Ibu Kota Papua Tengah: Kalau Tidak, Kami Gabung ke Saireri

Disampaikan Ali, apabila Pemerintah Pusat memaksakan kehendak ibu kota di Nabire, maka pemerintah akan membangun dari nol sehingga pengeluaran dan beban negara akan lebih besar.

"Kemudian yang berikut, secara kultur wmrga kami di wilayah pesisir, sama dengan marga di Waropen, Serui dan Tamakuri," sebut Ali.

Serta wilayah mereka dari Goni sampai Kamarisano, masyarakat memiliki marga sama pula dengan Waropen dan Serui.

Baca juga: Bupati Nabire Mesak Magai: Nabire Harus Jadi Ibu Kota Papua Tengah!

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Asosiasi Bupati Meepago tidak boleh merampas hak mereka sebagai anak adat.

"Karena Nabire merupakan hak ulayat kami sejak nenek moyang, pada abad ke-18 nenek moyang kami sudah bayar upeti ke Kesultanan Tidore dan Ternate, nanti setelah tahun 1980-an baru masyarakat dari wilayah lain turun ke Nabire untuk bermukim," paparnya.

Secara perekonomian, memang Timika lebih diutamakan untuk menjadi ibu kota dibandingkan Nabire.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved