Pemekaran Papua

SAH, Indonesia Kini Punya 37 Provinsi Pasca-RUU Pemekaran Papua Disahkan!

Pengesahan RUU DOB menjadi UU diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Editor: Roy Ratumakin
Kolase Tribun-Papua.com
Indonesia akhirnya memiliki 37 provinsi pasca-DPR RI mengetok palu tiga Rancangan Undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) disahkan menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan RUU menjadi UU atas tiga daerah pemekaran di Provinsi Papua yaitu, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 

TRIBUN-PAPUA.COM – Indonesia akhirnya memiliki 37 provinsi pasca-DPR RI mengetok palu tiga Rancangan Undang-undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) disahkan menjadi Undang-undang (UU).

Pengesahan RUU menjadi UU atas tiga daerah pemekaran di Provinsi Papua yaitu, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pengesahan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: BREAKING NEWS: Tiga UU Pemekaran Papua Akhirnya Disahkan di Jakarta

“Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju," jawab para anggota dewan.

Pembahasan rancangan undang-undang mengenai pembentukan tiga provinsi baru di Papua ini terbilang cukup cepat.

 

 

Hanya butuh 2,5 bulan bagi DPR untuk mengesahkan 3 RUU ini, terhitung sejak rancangan aturan itu disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislatif (Baleg) pada 12 April 2022.

Padahal, ide pemekaran provinsi Papua ini mendapat penolakan yang cukup masif di Bumi Cenderawasih.

Gagasan ini ditolak lantaran dikhawatirkan berujung pada eksploitasi Papua secara besar-besaran.

Aksi unjuk rasa menolak pemekaran Papua pun berulang kali digelar, baik oleh mahasiswa maupun warga lokal.

Tak hanya prosesnya yang cepat, pembahasan RUU pemekaran Papua juga dinilai tidak partisipatif karena dilakukan secara sepihak oleh pembuat undang-undang di pusat.

Baca juga: Sikapi Polemik Pemekaran, Pemuda Papua Ini Minta Jaga Kondusifitas

Padahal, berlaku Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dalam UU itu disebutkan bahwa pemekaran wilayah di Papua hanya dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga negara yang atas amanat otonomi khusus menjadi representasi kultural orang asli Papua (OAP).

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved