Pemekaran Papua

Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire Tetap Tolak "Kota Jeruk" Jadi Ibu Kota Papua Tengah

Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire menolak Kabupaten Nabire dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Aldi Bimantara
Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire tetap menolak Kabupaten Nabire di Provinsi Papua, dijadikan ibu kota DOB Provinsi Papua Tengah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire tetap menolak Kabupaten Nabire di Provinsi Papua, dijadikan ibu kota DOB Provinsi Papua Tengah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire Hendrik Andoi secara khusus, kepada Jurnalis Tribun-Papua.com Aldi Bimantara di Jayapura Papua, Jumat (1/7/2022).

"Iya kami dalam kesempatan ini ingin mengatakan menolak penuh rencana Nabire yang ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah oleh DPR RI," katanya.

Baca juga: Pegiat HAM Ungkap Ada Risiko Konflik di Balik Penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Papua Tengah

Menurutnya, Nabire belum layak dijadikan ibu kota provinsi, lantaran pembangunan yang masih minim, dan selama ini pihaknya masih merasa masyarakat asli belum mendapatkan keberpihakan dari semua sektor yang ada.

"Untuk itu kami memang telah membuat pernyataan sikap dan sudah disampaikan, bahwa kami menolak Nabire dijadikan ibu kota," katanya.

 

 

Dalam pernyataan sikap tersebut, disampaikan pula bahwasanya pihaknya mendukung penuh Timika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

"Kami juga menolak Nabire dimasukkan ke dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah dan memilih Nabire tetap berada pada provinsi induk," tegasnya.

Ia juga meminta kepada Asosiasi Bupati Meepago, agar tidak memaksakan kehendak untuk memasukkan Nabire dalam Provinsi Papua Tengah.

Baca juga: Masyarakat Timika Ancam Tutup PT Freeport Bila DPR Tetapkan Nabire Ibu Kota Provinsi Papua Tengah

"Kami mohon agar keputusan dikaji kembali, dan dalam kesempatan ini kami sepakat dan mendukung pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe agar pemekaran dilakukan berdasarkan 7 wilayah adat," ucap Hendrik.

Sekadar diketahui, Kabupaten Nabire dipilih sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dikaji oleh DPR RI.

Bupati Nabire Mesak Magai menilai, Nabire selama ini menjadi daerah yang sangat strategis, sebab merupakan pintu gerbang tol laut bagi kabupaten lainnya yang ada di wilayah Meepago. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved