Breaking News:

Pemekaran Papua

Pengesahan UU DOB Disebut jadi Bom Waktu, KNPB: Jakarta Memaksa, Rakyat Papua Menolak!

KNPB berujar, dipaksakannya pengesahan UU DOB Papua oleh elite politik di Jakarta bertujuan untuk kepentingan investasi.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menyerukan agar masyarakat Papua menolak tegas Otonomi Khusus (Otsus) tahap II sertana rencana pemekaran provinsi di Bumi Cenderawasih. (Dok. Elisa Sekenyap -SP) 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melancarkan protes keras terhadap DPR dan Pemerintah Pusat yang telah mengesahkan tiga UU tentang pembentukan Daerah otonomi Baru (DOB) bagi Papua.

Tiga daerah itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah.

Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap, mengatakan pengesahan UU DOB Papua dipaksakan Jakarta.

Baca juga: Filep Karma: Rakyat Papua Jangan Tergiur Kue Pemekaran Wilayah

Ia menuding pengesahan UU DOB oleh pusat bertujuan untuk memecah belah solidaritas masyarakat Papua.

Sebaliknya, Ones berujar, menilai pemkaran tiga provinsi baru di tanah Papua takkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana iming-iming Jakarta.

Analoginya, sama persis seperti fakta yang dirasakan akan hadirnya Otonomi Khusus (Otsus) selama 20 tahun di Bumi Cenderawasih.

"Pengesahan UU DOB, sama halnya dengan lanjutan Otsus Jilid II. Kenapa, karena aspiraai orang Papua diabaikan," kata Ones dalam konferensi pers via zoom, yang diikuti Tribun-Papua.com, Senin (4/7/2022).

Ones mengatakan, UU DOB justru akan menjadi bom waktu bagi banyak pihak.

Apalagi, aturan tersebut dibuat tanpa melibatkan orang Papua.

"Seluruh seruan diabaikan, saya mau kasih tahu kalau Otsus dan DOB sama seperti sejarah Pepera. Karena orang Papua tidak dilibatkan," ungkapnya.

Menurutnya, dipaksakannya pengesahan UU DOB oleh elite politik di Jakarta bertujuan untuk kepentingan investasi.

"Kami rakyat Papua sampai hari ini masih tetap menolak, kami tolak karena apa? Bahwa hadirnya DOB tidak menjamin masaa depan rakyat Papua sejahtera," ujarnya.

Baca juga: Petisi Rakyat Papua: Jakarta Menindas Papua Lewat Pengesahan 3 UU Pemekaran Provinsi

Pihaknya kuatitr, masyarakat asli Papua akan trergusur dan punah seiring eksploitasi sumber daya alam  dan perebutan posisi di pemerintahan.

"DOB adalah bom atom bagi rakyat Papua. Eksploitasi sumber daya alam di Papua akan terjadi. Serta, kemungkinan besar, populasi orang asli Papua akan berkurang," katanya.

"Oleh sebab itu rakyat Papua jangan terjebak dalam irama politik adu domba pusat, kebijakan yang dibuat Jakarta, atas nama kesejahtraan dan pembangunan ini tidak menjamin masa depan Papua," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved