Jejak Pasang Surut Hubungan Mega-SBY, Bermula dari Pilpres 2004 dan Berlangsung Lebih dari 1 Dekade

TRIBUN-PAPUA.COM - Hubungan dua elite partai politik tanah air, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami pasang surut selama lebih dari satu dekade.

Meski Megawati dan SBY tak pernah mengakui secara gamblang, namun publik membaca gelagat perseteruan antara dua mantan presiden RI tersebut.

Jelang Pilpres 2024, disharmoni antara Megawati dan SBY ini kembali menjadi sorotan lantaran dinilai berpotensi menghambat kerja sama PDIP dan Demokrat.

Bagaimana disharmoni hubungan Megawati dan SBY bermula?

Dilansir Kompas.com, berikut jejak pasang surut hubungan Megawati dan SBY:

Pasang Surut Hubungan

Hubungan Megawati dan SBY mengalami mulai mengalami keretakan saat keduanya sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2004.

Sebelum maju menjadi capres di Pilpres 2004, SBY diketahui menjabat Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Saat itu Megawati menduduki kursi Presiden ke-5 RI.

SBY mengemban jabatan tersebut sejak Kabinet Gotong Royong dibentuk Megawati bersama Hamzah Haz, 10 Agustus 2001.

Penunjukkan SBY sebagai menteri membuat sejumlah elite PDIP mempertanyakan langkah Megawati ketika itu.

Pasalnya, SBY dianggap terlibat dalam tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kuda Tuli) yang memporak-porandakan kantor DPP PDI, atau PDIP di era Orde Baru.

Keberadaan SBY di kabinet juga dipersoalkan lantaran dia merupakan menantu Sarwo Edhie Wibowo, sosok yang dianggap berseberangan dengan Presiden Soekarno di era Orde Lama.

Namun, Megawati tetap menunjuk SBY jadi pembantunya di kabinet kala itu.

Belum genap 3 tahun menjabat, SBY mundur pada 11 Maret 2004, sekitar sebulan sebelum pemilu presiden digelar.

Selain mempersiapkan diri untuk pencalonan, kala itu berembus pula isu bahwa SBY merasa dizalimi oleh Megawati.

Akhirnya, pada Pilpres 5 April 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan Megawati yang mencalonkan diri bersama Hasyim Muzadi.

Secara mengejutkan, pasangan SBY-JK berhasil memenangkan pertarungan dengan meraup 39.838.184 atau 33,57 persen suara, diikuti Megawati-Hasyim Muzadi dengan 31.569.104 atau 26,61 persen suara.

Atas hasil pilpres tersebut, Megawati mau tak mau merelakan kursi jabatannya untuk SBY.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu tak menyerah. Ia kembali mencoba peruntungan di Pilpres 2009 dengan menggandeng Prabowo Subianto.

Lagi-lagi, Megawati harus melawan SBY. Kala itu SBY berpasangan dengan Boediono.

Namun, putri Soekarno itu akhirnya terpaksa menelan pil pahit kekalahan lagi. SBY-Boedino mendapat 73.874.562 atau 60,8 persen suara rakyat Indonesia, sedangkan Megawati-Prabowo hanya mengantongi 32.548.105 atau 26,79 suara.

Dari situlah, lahir spekulasi kerenggangan hubungan di antara keduanya. Isu itu diperkuat dengan gerak-gerik politik keduanya selama 2005-2014.

Sepanjang SBY menjabat sebagai presiden, tak sekalipun Megawati datang memenuhi undangan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana.

Padahal, undangan untuk para mantan presiden dan wakil presiden pasti dikirim setiap tahunnya.

Biasanya, Megawati diwakilkan oleh suaminya Taufiq Kiemas atau putrinya yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sementara, Presiden kelima RI ini lebih memilih memimpin upacara di kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Baca juga: Sambut Baik Rencana Safari Politik PDIP, Demokrat: Antara AHY dan Puan Tak Ada Penghalang Komunikasi

Namun, situasi berbalik setelah PDIP berhasil mengantarkan Joko Widodo ke tampuk tertinggi kekuasaan presiden melalui Pilpres 2014. Megawati untuk pertama kalinya kembali ke Istana pada perayaan HUT RI tahun 2015.

Sebaliknya, sejak lengser, SBY tak memenuhi undangan upacara di Istana pada 2015 dan 2016. Ia baru kembali mengikuti upacara peringaatan HUT RI pada 17 Agustus 2017.

Megawati pun hadir dalam momen tersebut. Itulah kali pertama Megawati dan SBY reuni merayakan hari jadi Indonesia di Istana, sejak terakhir di tahun 2003.

Pada momen tersebut, Megawati dan SBY sempat bersalaman dan saling bertegur sapa.

Silaturahmi Partai

Belakangan, Megawati menugaskan putrinya yang juga menjabat Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk bersilaturahmi ke pimpinan seluruh partai politik dalam rangka Pemilu 2024.

Elite PDIP bilang, Demokrat tak dikecualikan dari rencana silaturahmi itu.

"Ibu (Megawati) tidak mengatakan ini nomor siji (satu), ini nomor dua, tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu, 'Oh, saya mau sama-sama yang muda, bagaimana kalau ketemu Mas AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bisa," kata Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Rencana ini pun disambut baik oleh elite Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng berkata, partainya tak masalah menjalin kerja sama dengan PDIP.

"Kalau mau berkomunikasi, kita selalu terbuka. Jadi kalau ada yang bermasalah, masalahnya bukan di Demokrat,” tutur Andi dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Menurut Andi, Demokrat selalu membuka diri dengan segala kemungkinan dalam urusan koalisi.

Baca juga: PDIP Akui Tak Mudah Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat, Tapi Buka Peluang dengan Sejumlah Partai Ini

“Kami selalu terbuka, kalau tidak mau berkoalisi ya tidak apa-apa. Tidak phateken (tidak rugi) kata orang Jawa Timur,” akunya.

Kendati demikian, belum lama ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan bekerja sama dengan Demokrat di Pemilu 2024.

Hasto beralasan, ada dinamika politik di tubuh partai besutan SBY itu sehingga partainya sulit bekerja sama.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Harus Saling Memaafkan

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, kerja sama antara PDIP dan Demokrat hanya butuh iktikad baik dari elite kedua partai.

Dia berpandangan, Megawati dan SBY yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat harus mau mengikis keengganan berkomunikasi akibat dinamika politik masa lalu.

"Sudah waktunya untuk harus saling memaafkan dan saling menguatkan satu sama lain," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Tanggapan PKS dan Demokrat soal PDIP yang Ogah Kerja Sama dengan Keduanya di Pemilu 2024

Menurut Umam, peluang koalisi PDIP dan Demokrat juga bergantung pada kemampuan putra dan putri mahkota partai, Puan Maharani dan AHY, untuk menyudahi tradisi politik dendam.

Keduanya disebut punya pekerjaan besar untuk menjadi agen perubahan di lingkaran masing-masing, guna menghentikan polarisasi dan perpecahan.

"Pemimpin besar politik harus menjadi teladan yang baik bagi generasi muda, dengan mengutamakan politik sinergi dan kolaborasi, bukan praktik politik yang menyemai dendam dan permusuhan," ujar Umam.

Lebih lanjut, Umam berpandangan, PDIP berpeluang menjalin kerja sama dengan Demokrat karena ideologi kedua partai yang senada.

Menurut dia, tak ada hambatan ideologi di antara partai banteng dan partai bintang mercy itu untuk bersatu.

"PDIP dan Demokrat sama-sama nasionalis dan juga dekat dengan elemen Islam moderat," kata dosen Universitas Paramadina itu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jejak Kerenggangan Megawati-SBY dan Peluang Koalisi PDIP dengan Demokrat di 2024